Soal Berantas Korupsi, Bambang Sindir Janji Kosong Presiden

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menyindir mayoritas Presiden di Indonesia yang selalu menjanjikan pemberantasan korupsi semasa kampanye dan pemilihan umum. Ia berkata hal tersebut terjadi sejak era Presiden Indonesia ketiga, Bacharuddin Jusuf Habibie hingga Joko Widodo.

"Dalam Nawacita keempatnya, Jokowi menolak negara lemah dengan mereformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya," ujar Bambang kepada peserta rapat kerja nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di Jakarta, Senin (16/2).

Pernyataan Bambang tersebut lantas ditanggapi para buruh dengan sorakan meriah. Bambang kemudian menyamakan janji Presiden tersebut dengan janji yang diberikan pemerintah kepada para buruh.

Pilihan Redaksi Komisi Hukum DPR Cecar Komnas HAM Soal Bambang Widjojanto Bambang Widjojanto Ditanyai 100 Lebih Pertanyaan Komnas HAM: Polri Langgar Hak Asasi Bambang Widjojanto KPK Tak Tahu Lagi Apa yang Mesti Dilakukan Jokowi

"Jangan-jangan ini sama dengan kawan buruh yang selalu dijanji-janjikan. Kawan-kawan jangan seperti lagu dangdut, Terlena," kata Bambang sembari menyanyikan lagu yang dipopulerkan Ike Nurjanah itu dengan singkat.

Bambang, yang dijadikan Bareskrim Polri sebagai tersangka dalam kasus sengketa pilkada di Kotawaringin Barat tersebut, mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sering dipermasalahkan terkait kewenangannya melakukan penyadapan. Padahal, menurutnya, pihak kepolisian juga memiliki kewenangan penyadapan, dan tidak pernah dipersoalkan.

"Apakah polisi tidak punya kewenangan penyadapan? Punya. Tapi yang diributkan itu KPK," paparnya. Padahal menurutnya, dengan kewenangan itu KPK berhasil melakukan berbagai operasi tangkap tangan.

"Performa kita bagus, tapi itu yang justru dipersoalkan," kata dia menjelaskan.

Bambang lantas menyebut peristiwa tersebut sebagai diskriminasi karena beberapa lembaga negara seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis dan Badan Narkotika Nasional (BNN) juga memiliki kewenangan penyadapan.

"How come? Kenapa hanya KPK yang dipersoalkan," ujarnya. Bambang lantas mensinyalir lembaganya sering dipersoalkan karena penegakan hukum yang KPK lakukan sudah menyentuh episentrum dan pusat-pusat saraf kekuasaan.

Seusai mengisi sesi antikorupsi di raker KSPI itu, Bambang kemudian menyanggah dirinya menyidir Presiden Jokowi. "Tidaklah. Kan tidak boleh gibah (membicarakan orang)," sebutnya (utd)