IPW Bandingkan Suksesi Kapolri Zaman Gus Dur dan Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane membandingkan proses penggantian calon Kapolri oleh Presiden Joko Widodo dengan penggantian Kapolri pada masa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Saat itu Gus Dur mengganti Kapolri Jenderal Suroyo Bimantoro dengan Jenderal Chairudin Ismail.

Menurut Neta, proses penggantian Kapolri pada tahun 2001 itu adalah sejarah kelam Polri. Pergantian pucuk pimpinan Polri itu jadi salah satu pemicu jatuhnya Gus Dur kala itu.

Pilihan Redaksi Badrodin Belum Siapkan Uji Kelayakan dan Kepatutan Tak Lantik BG, Presiden Dinilai Dengarkan Aspirasi Masyarakat Wakapolri Akan Perbaiki Hubungan Polri dengan KPK Bursa Kapolri, Bola Panas Kini di Tangan DPR ICW: Matahari Kembar Terbit Jika Budi Gunawan Jadi Wakapolri

"Saat itu Gur Dur yang sudah didera banyak masalah dengan lawan-lawan politiknya, mengganti Kapolri Bimantoro dengan Chairuddin Ismail menjadi pemicu dan membuatnya jatuh dari kekuasaan," kata Neta dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/2).

Pada tahun 2001 silam, Presiden Gus Dur memberhentikan Bimantoro tanpa persetujuan DPR. Sebagai gantinya, Gus Dur mengangkat Chaerudin sebagai pejabat sementara. Sebelumnya, Gus Dur menunjuk Chaerudin sebagai Wakapolri. Padahal jabatan Wakapolri telah dihapus sendiri oleh Presiden saat itu melalui Keputusan Presiden Nomor 54 tahun 2001.

Gus Dur kemudian dipanggil DPR, tapi tak menggubris panggilan tersebut. "Saat itu Gus Dur mengatakan, DPR kerap memanggilnya dengan sewenang wenang," ujar Neta.

Malamnya Gus Dur malah mengeluarkan dekrit pembubaran DPR. Hal ini yang makin memperuncing hubungan Gus Dur dengan DPR dan MPR. Sidang pemakzulan dipercepat dan Gus Dur pun jatuh dari kursi kepresidenan. Pemakzulan tersebut, kata Neta, salah satu pemicunya adalah pergantian Kapolri oleh Presiden.

Karena itu IPW berharap Presiden Jokowi lebih cermat dalam suksesi Kapolri ini mengingat ada sejarah kelam tersebut. "Jika tidak cermat, bukan mustahil Presiden Jokowi akan mengalami nasib yang sama," katanya.

Apalagi selama ini calon Kapolri sebelumnya Komisaris Jenderal Budi Gunawan sudah disetujui oleh DPR. Sidang praperadilan yang diajukan Budi terkait perkaranya di KPK sudah dikabulkan oleh pengadilan. Langkah Jokowi mengganti calon Kapolri menurut Neta bisa dinilai melecehkan dan mempermainkan DPR.

Hasil sidang praperadilan yang diajukan Budi Gunawan tak berpengaruh terhadap pencalonan dirinya sebagai Kapolri. Alih-alih dilantik, pencalonannya bahkan dibatalkan. Jokowi lebih memilih mengajukan nama baru sebagai calon Kapolri yakni Komisaris Jenderal Badrodin Haiti pada Rabu (18/2) lalu.

Presiden saat itu menyatakan bahwa pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat. Penggantian calon Kapolri menurutnya untuk menciptakan ketenangan dan memenuhi kebutuhan terkait kepemimpinan definitif di Polri. (sur)