Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengklaim sudah 90 persen anggota DPRD telah menandatangani persetujuan hak angket APBD 2015. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja atau Ahok yang mengirimkan draft APBD 2015 dengan format
e-budgeting kepada Kementerian Dalam Negeri menjadi penyebab digulirkannya hak angket ini.
Prasetyo pun mengkritik perilaku Ahok yang ia nilai sering seenaknya saja. Menurutnya, sebagai gubernur harus ada etika yang dijaga termasuk dalam persoalan penganggaran.
"Setiap bertindak gubernur harus ada etikanya, dia (Ahok) itu bukan birokrat, dia itu di sini kan tugas politik. Hormati DPRD yang punya hak penganggaran," ucap Prasetyo di Gedung DPRD, Jakarta, Selasa (24/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait hak angket, Prasetyo menuturkan bahwa hal ini merupakan tindakan wajar DPRD. Menginvestigasi kebijakan gubernur merupakan wewenang dari para anggota dewan.
DPRD melalui hak angket ingin melihat reaksi Ahok sebagai Gubernur yang memerintah daerah khusus yang menjadi ibu kota negara.
Saat dimintai keterangan tentang kemungkinan hak angket berujung pada pemakzulan gubernur, politikus PDIP itu hanya menjawab santai. "Itu kan kamu yang ngomong bukan saya," katanya lantas tertawa.
Sementara itu Ahok tidak ambil pusing dengan rencana hak angket oleh DPRD ini. Ia memilih untuk menunggu evaluasi dari Kemendagri terlebih dahulu. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta telah mengirimkan kembali draft APBD 2015 yang telah direvisi pada Senin (23/2) kemarin.
Ahok juga mengaku tak gentar pada hak angket DPRD. Bahkan jika kemungkinan hak angket itu berujung pada pemakzulan dirinya. "Dia (DPRD) proses paling (saya) dipecat 2016 akhir, ya lumayan tak usah ikut pilkada lagi," ucap mantan Bupati Belitung Timur itu sembari tersenyum.
(sur/obs)