KPK Dalami Kasus Pemerasan Bekas Dirjen di Kemenakertrans

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mendalami kasus dugaan pemerasan yang dilakukan bekas Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KTrans) Kemenakertrans, Jamaluddien Malik. Kasus yang menjerat Jamal itu terkuak berdasarkan hasil penyelidikan saat dia bertugas di bawah kementerian yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar.

Dalam pemeriksaan kali ini, KPK memeriksa seorang pegawai negeri sipil bernama Sri Mulyani yang bekerja di bawah naungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sri dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi bersama tiga orang rekannya, yakni Haryati, Rauli Manurung, dan Achmad Said Hudri.

Pilihan Redaksi KPK Proses Laporan Hasto Secara Tertutup KY Dalami Dugaan Modus Perubahan Hakim pada Praperadilan Budi KPK Tak Mau Ngeyel Menempuh Jalur Hukum

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, empa orang saksi itu sebelumnya menyandang status sabagai pegawai negeri sipil (PNS) di Direktorat Jenderal P2Ktrans. "Keterangan mereka dibutuhkan oleh penyidik untuk mengungkap kasus JM," ujar Priharsa saat dikonfirmasi, Kamis (26/2).

Jamal ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga menilap duit negara dengan modus pemerasan. Tindakan korupsi dia lakukan dengan cara memanfaatkan dana kegiatan tahun anggaran 2013-2014 dan dana tugas pembantuan tahun anggaran 2014 pada Direktorat Jenderal P2KTrans.

"Penetapan tersangka ini berdasarkan hasil penyelidikan dan temuan lebih dari dua alat bukti, bukan dari pengembangan kasus," ujar Priharsa saat memberikan keterangan di Gedung KPK, Kamis pekan lalu.

Usai peningkatan status dari penyelidikan ke tingkat penyidikan, tim penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di tiga lokasi, Rabu pekan lalu. "Total 50 penyidik diterjunkan dan dibagi menjadi tiga tim. Mereka bergerak secara bersamaan sejak pukul 10.00 WIB," ujarnya

Tiga lokasi itu di antaranya adalah Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Eks Kemenakertrans) di kawasan Kalibata, Jakarta.

Regu penyidik lainnya bergerak ke rumah Jamaluddien yang berada di kawasan Cinere Estate, Jakarta Selatan. "Dari rumahnya penyidik menyita satu unit trade mill yang diduga sebagai hasil pemerasan," ujar Priharsa.

Tim penyidik sisanya menggeledah rumah milik mantan Direktur PTPKT Kemenakertrans Mohammad Arsyad Nurdin di wilayah Jatibening, Pondok Gede. Priharsa mengaku belum tahu kaitan Arsyad dengan tersangka. "Namun dari ketiga tempat itu penyidik menyita sejumlah dokumen," ujarnya.

Atas perbutannya, kata Priharsa, Jamaluddien disangka melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (sip)