JK: Penegakan Hukum Jangan Dicampuri Emosi Pribadi

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta para penegak hukum di Indonesia tak mencampuradukkan urusan pribadi dengan penanganan hukum, menyusul kisruh yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI.

"Pengalaman KPK dan Polri jadi suatu pengalaman baik untuk kita semua, bahwa penegakan hukum tidak boleh dicampuri dengan emosi pribadi,” kata JK dalam pidato sambutannya di acara Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia.

Pilihan Redaksi Eggi: Seperti Budi Gunawan, Semua Tersangka Bisa Praperadilan MK Gelar Sidang Perdana Gugatan Pemberhentian Pimpinan KPK Pimpinan KPK Larang Novel Baswedan Diperiksa Polisi KPK Percepat Proses Penyidikan Kasus Budi Gunawan

Jika emosi pribadi terbentur dengan emosi politik, ujar JK, maka mengakibatkan kisruh dan polemik berkepanjangan.

JK juga meminta seluruh penegak hukum untuk mampu bekerja dan bertindak adil dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya masing-masing.  “Akhir tanggung jawab adalah untuk bangsa ini, jadi bagaimana memajukan negeri ini dengan tanggung jawab," ujar JK.

Kisruh KPK-Polri dimulai sejak KPK menetapkan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus rekening gendut. Tak berapa lama, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap Badan Reserse Kriminal Mabes Polri dan dijadikan tersangka dalam kasus mengarahkan kesaksian palsu di Mahkamah Konstitusi pada 2010, saat ia masih menjadi pengacara.

Selanjutnya, seluruh pimpinan KPK berturut-turut dilaporkan ke Bareskrim Polri, dan Ketua KPK Abraham Samad akhirnya dijadikan tersangka kasus pemalsuan dokumen.

Selanjutnya meski Budi Gunawan memenangkan gugatan praperadilan penetapan tersangka terhadapnya oleh KPK, Presiden Jokowi tetap membatalkan pelantikan dia sebagai Kapolri dan menunjuk Komjen Badrodin Haiti sebagai calon baru Kapolri.

Jokowi juga memberhentikan sementara Bambang Widjojanto dan Abraham Samad yang menjadi tersangka di KPK, serta menunjuk tiga pelaksana tugas pimpinan KPK, yakni Taufiequrrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji, dan Johan Budi.

JK yakin latar belakang Ruki sebagai polisi sekaligus Ketua KPK pertama periode 2003-2007 bisa menyelesaikan perseteruan antara KPK dan Polri. Meski demikian, hingga saat ini Polri meneruskan proses hukum terhadap pimpinan nonaktif KPK dan para penyidik KPK. (agk)