“Kami kecewa. Dari awal kami membela dan mendorong KPK untuk kasasi atas putusan praperadilan BG, tapi tiba-tiba pimpinan KPK memberikan perkara itu ke Kejaksaan meski upaya hukum lanjutan belum beres,” kata Dio dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), salah satu lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Senin kemarin (2/3), KPK memutuskan untuk melimpahkan penanganan kasus Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung, menyusul putusan sidang praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka terhadap BG oleh KPK tak sah.
Keputusan pimpinan KPK terkait kasus BG tersebut juga memicu demo besar para pegawai KPK. Mereka kesal terhadap Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki. Seorang penyidik yang telah mengabdi 8 tahun di KPK mengingatkan Ruki betapa di masa KPK baru berdiri, mereka berani menghadapi ancaman apapun.
“Saya ingin berpesan kepada pemimpin di gedung ini, kami siap mati, namun tak sanggup melihat para koruptor berkeliaran di luar sana. Kami minta Pak Ruki siap menjadi inspektur pemakaman kami yang telah sepenuh hati menggadaikan jiwa untuk KPK,” ujar sang penyidik lantang.
Para pegawai KPK menandatangani isi petisi di atas kain putih sepanjang 20 meter yang berisi tiga tuntutan, yakni menolak putusan pimpinan KPK yang melimpahkan kasus BG ke Kejaksaan, meminta pimpinan KPK megajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan praperadilan kasus BG, dan meminta pimpinan menjelaskan secara terbuka strategi pemberantasan korupsi KPK kepada mereka. (agk)