"Saya siap dipecat karena saya lagi melakukan penegakan hukum. Kami ini sedang difitnah," kata Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (3/3).
Lulung mengatakan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PPP memang sudah menginstruksikan kepada Dewan Pimpinan Wilayah PPP DKI Jakarta untuk mencabut hak angket atas Ahok. Namun, ujar Lulung, keputusannya untuk tetap mengajukan hak angket didasarkan pada keinginan untuk membela diri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lulung mengatakan dana siluman Rp 12,1 triliun yang disebut Ahok itu berasal dari pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selalu berubah-ubah."Ente ngusulin dari kelurahan, normalisasi got. Di sana ada Rp 200 juta, sampai Bappeda hilang. Kami panggil terus masukkin lagi (ke draf APBD)," ujarnya.
Sementara mengenai sikap PPP terkait keputusannya untuk tetap melaju dengan hak angket, Lulung mengatakan tidak akan ada anggota partai politik yang bisa menahannya. Dia yakin Fraksi di DPRD DKI pun akan mendukung sikapnya.
"Enggak ada yang bisa melarang gue. Kalau gue lawan gimana? Biarin, yang penting jadi orang terhormat. Lagipula, anggota PPP yang lain nurut sama saya," ujar dia tegas.
Hubungan Ahok dengan Lulung memang tidak pernah harmonis. Sejak Ahok masih menjabat sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta, politisi PPP itu mengajak seluruh anggota peserta Muktamar versi Suryadharma Ali untuk menyerukan pemberhentian Ahok sebagai gubernur.
“Sebelum saya berbicara, kalau saya bilang ‘Ahok’, Anda semua jawab ‘berhentikan’,” kata Lulung yang mengundang kegaduhan kecil di antara peserta Muktamar, Jakarta, Jumat malam (31/10).
Lihat juga:Lulung Serukan Pemberhentian Ahok |