PPP Pecah Suara Sikapi Lulung

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari PPP Abraham "Lulung" Lunggana mendapat restu dari Dewan Pimpinan Pusat PPP pimpinan Djan Faridz untuk terus melanjutkan penggunaan hak angket soal APBD terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Persoalan dualisme kepengurusan di tubuh partai Kakbah itu membuat terjadinya perbedaan pandangan dalam menyikapi hak angket yang digulirkan Fraksi PPP di DPRD Jakarta. PPP kubu Romahurmuziy (Romy) terang-terangan meminta Fraksi PPP DPRD Jakarta untuk mencabut hak angket setelah hak untuk melakukan penyelidikan itu memunculkan perseteruan antara Ahok dengan DPRD.

Pilihan Redaksi DPRD DKI Jakarta Didesak Cabut Hak Angket DPRD Berkeras Teruskan Hak Angket untuk Ahok Lulung Sindir Aksi 'Save Ahok' Lulung: Ahok Kalau Ngomong Sembarangan Perlu Diedit PPP Cabut Hak Angket, Lulung: Gak Ada yang Bisa Larang Gue

Sehari setelah sidang paripurna menyepakati hak angket, Ahok melaporkan dugaan dana siluman APBD DKI 2015 ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk mencegah kisruh berkepanjangan, DPP PPP kubu Romy hingga kini terus mendesak agar Fraksi PPP DPRD Jakarta mencabut persetujuan hak angket.

Ketua DPP PPP kubu Romy, Arsul Sani menyatakan pihaknya akan menggelar rapat lagi untuk memutuskan soal Lulung yang tetap mengusung hak angket. “Akan kami sikapi secara organisatoris,” ucap Arsul saat dihubungi CNN Indonesia, Sabtu (7/3).

Arsul sebelumnya telah meminta anggota Fraksi PPP DPRD Jakarta yang pro Romy untuk membujuk Lulung agar menarik dukungan hak angket. Namun upaya itu sejauh ini tak membuahkan hasil. Bahkan Lulung dengan tegas menyatakan tak ada yang bisa melarang dirinya. “Lulung memang berkiblatnya ke PPP kubu Pak Djan,” ujar Arsul.

Anggota Komisi III DPR RI ini menganggap sikap keras Lulung tersebut bakal membawa keburukan bagi Lulung sendiri. “Kami memang belum bisa menjatuhkan sanksi untuk Lulung tapi dia bisa kena sanksi sosial yang itu lebih berat dibanding sanksi organisasi,” tutur Arsul.

Adapun Sekretaris Jenderal PPP kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah mengaku tidak mempersoalkan hak angket DPRD Jakarta yang disokong Lulung. “Kami persilakan untuk meneruskan hak angket, kami juga mempersilakan Pak Ahok melaporkan ke KPK atau yang lainnya,” kata Dimyati ketika dihubungi CNN Indonesia, Sabtu (7/3). “Sekarang ini belum jelas siapa yang benar, Ahok atau DPRD,” lanjut dia.

Meski mendukung hak angket, Dimyati menegaskan bahwa DPP PPP di bawah komando Djan Faridz telah memerintahkan agar fraksinya di DPRD DKI tidak memiliki tujuan untuk menjatuhkan Ahok.

“Saya selaku sekjen sudah minta ke DPW PPP termasuk Lulung agar Ahok diantar sampai selesai periode kepemimpinannya,” tutur Dimyati yang juga mengaku merasa prihatin atas konflik yang terjadi antara DPRD dengan Ahok.

Dimyati berharap kisruh antara pihak eksekutif dengan legislatif di Jakarta ini segera berakhir. “Jangan sampai pelayanan publik dan pembangunan di Jakarta menjadi terganggu karena adanya konflik ini,” ujar Dimyati yang duduk di Komisi III DPR RI ini dari dapil DKI Jakarta. (obs)