Parpol Belum Layak Diberi Bantuan Negara dalam Jumlah Besar

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai politik (parpol) di Indonesia belum layak untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari negara, apalagi dalam jumlah besar. Parpol Indonesia belum mapan dan belum mendapatkan kepercayaan publik.

Pengamat politik Yunarto Wijaya menyebutkan, belum mapannya parpol di Indonesia itu bisa dilihat dari ketidak mampuan mereka menjadikan anggota sebagai salah satu sumber pendanaan mereka. Juga tidak adanya transparansi dalam pengelolaan pendanaan partai.

"Hampir semua parpol di Indonesia mengklaim punya 5-10 juta kader. Kalau setiap kader nyumbang Rp 2 ribu tiap bulan, maka tiap partai bisa dapat Rp 5-10 miliar per bulan. Itu sudah cukup," katanya saat berbincang dengan CNN Indonesia.

Hanya saja, sampai saat ini, belum ada satu pun parpol di Indonesia yang memiliki pendanaan dari kader yang cukup dan bisa dipertanggung jawabkan.

Pilihan Redaksi Usulan Duit Rp 1 Triliun Bikin Parpol Makin Dibenci Publik DPR-Pemerintah Sudah Bicara soal Tambahan Dana Parpol Ini yang Bisa Dilakukan dengan Rencana Dana Parpol Rp 10 T

Menurut dia, dalam politik modern, selain dari kader, sumber pendanaan partai berasal dari pihak ketiga dan negara. Semua terjadi hampir di setiap negara. Bahkan di Jerman dan beberapa negara Amerika Latin, parpol mendapatkan anggaran atau bantuan besar dari negara.

"Itu bisa dilakukan jika publik percaya dan mau uang mereka diberikan ke parpol karena mereka yakin uang itu digunakan dengan benar parpol memperjuangkan keuangan mereka," imbuhnya.

Ketidak percayaan publik kepada parpol bisa dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh beberapa konsultan politik.

Survei Political Communication Institute (Polcomm Institute) 2014 menyebut sebesar 58,2 persen tak percaya parpol. Sebanyak 26,3 persen percaya, sedang sisnya 15,5 persen tidak tahu.

Hasil tak jauh berbeda Cirus Surveyor Group tahun 2014.
Sebanyak 40 persen responden tidak percaya terhadap partai politik, 39,2 persen kurang percaya dan hanya 9,4 persen reponden yang percaya terhadap partai politik. Sementara 11,4 persen mengaku tidak tahu.

Yunarto juga yakin bahwa tujuan pemerintah memberikan dana parpol yang besar untuk menekan korupsi politik tidak akan tercapai. Sudah banyak bukti bahwa renumerasi tidak menekan korupsi di birokasi. "Korupsi bukan sekadar renumerasi. Banyak hal terkait, seperti penegakkan hukum," ujarnya.

Dana bantuan negara terhadap parpol mencuat kembali ketika Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan agar tiap-tiap partai mendapatkan dana bantuan dari negara Rp 1 triliun tiap partai per tahun. Salah satu alasannya adalah untuk menekan korupsi politik.