Romi Ancam Copot Kader PPP di DPR yang Dukung Angket Golkar

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Surabaya Romahurmuziy mengancam akan melakukan pergantian antarwaktu bagi anggota DPR asal PPP yang mendukung rencana hak angket Golkar terkait putusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

"Saya mengingatkan seluruh anggota fraksi PPP di DPR terutama Dimyati (Natakusumah) agar berhenti dari langkah-langkah rencana hak angket ini," kata pria yang akrab disapa Romi ini di Hotel Crowne Plaza, Jakarta, Jumat (13/3).

Pilihan Redaksi PPP Pecah Suara Sikapi Lulung Serupa Golkar, PPP Berebut Kantor hingga Kubu Romi Menyingkir Bambang Soesatyo Sebut Menkumham Yasonna Laoly Begal Politik

Sekretaris Jenderal PPP hasil Muktamar Jakarta Dimyati Natakusumah sebelumnya menyatakan dirinya mendukung penuh rencana fraksi Partai Golkar untuk menggulirkan hak angket.

Romi mengancam akan mengganti anggota fraksi PPP di DPR jika tidak mengindahkan peringatan ini. Pergantian antarwaktu akan langsung dilakukan bagi mereka yang tetap mendukung hak angket tersebut.

"Yang paling ringan (sanksi) akan diberikan teguran secara lisan, kemudian diberikan teguran secara tertulis. Kalau tidak diindahkan, maka kami akan melakukan PAW. Yang saat ini terlihat akan ajukan hak angket kan Pak Dimyati," tegas Romi.

Pernyataan Dimyati soal dukungan pada hak angket dilontarkannya karena ia tak percaya lagi atas putusan yang diberikan oleh Yasonna. Menurutnya, putusan tersebut bentuk dari penyalahgunaan wewenang Yasonna selaku Menkumham.

"Saya tidak lagi percaya dengan Menkumham. Oleh sebab itu, kami akan menggunakan hak kami di DPR yakni hak angket," kata Dimyati.

PPP hasil Muktamar Jakarta memang pernah dikecewakan Yasonna lantaran kepengurusan hasil Muktamar Surabaya sempat diakui Kemenkumham. Keputusan tersebut lantas digugat di pengadilan tata usaha negara. Pengadilan memutuskan membatalkan surat keputusan yang ditandatangni Yasonna tersebut. 

Lihat juga: PPP Kubu Djan Faridz Tak Lagi Percaya Menkumham

Menggulirkan hak angket di DPR merupakan salah satu opsi yang akan ditempuh Golkar kubu Aburizal Bakrie pasca Yasonna mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. Selain langkah politik ini, Aburizal juga tetap menempuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kubu Golkar hasil Munas di Bali ini juga melaporkan dugaan pemalsuan dokumen ke Bareskrim Polri. (sur)