Marak Eksploitasi, 1.500 Pulau Kecil Terancam Hilang

Jakarta, CNN Indonesia -- Organisasi pegiat lingkungan Forest Watch Indonesia (FWI) menyebut maraknya eksploitasi sumber daya alam di pulau-pulau kecil mengakibatkan pulau kecil di Indonesia rusak bahkan tenggelam. Kondisi ini diakibatkan oleh izin-izin yang diterbitkan Kementerian Kehutanan terkait kegiatan investasi berbasis lahan di pulau-pulau kecil yang selama ini dikeluarkan.

Juru kampanye FWI Mufti Barri, dalam diskusi di Galeri Foto Antara, Jakarta, Jumat (13/3) mengungkapkan, data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga 2011 lalu ada 28 pulau kecil di Indonesia sudah tenggelam dan 24 pulau kecil lain terancam tenggelam.

Pilihan Redaksi Indonesia Akan Bangun 100 Marina untuk Genjot Wisata Bahari Kemenhut-LH Disebut Tenggelamkan Pulau-Pulau Kecil Indonesia Kebijakan Pemerintah Renggut Hak Masyarakat Adat Pulau Kecil

"Fakta lain di juga diungkapkan dari hasil kajian Maplecroft's Climate Change Vulnerability Index (Indeks Dampak Perubahan Iklim) yang dirilis lembaga dunia, Maplecroft," kata Mufti. Dalam laporan tersebut ada 1.500 pulau di Indonesia yang akan tenggelam pada tahun 2051.

"Kegiatan eksploitasi dengan modus legal maupun ilegal sangat mengancam sistem kehidupan di pulau-pulau kecil," ujar Mufti.

Hilangnya hutan di pulau-pulau kecil menrutnya disebabkan oleh kegiatan investasi berbasis lahan seperti HPH (Hak Pengusahaan Hutan), Hutan Tanaman Industri, perkebunan, dan pertambangan.

Hasil penelusuran FWI di provinsi-provinsi yang mempunyai banyak pulau kecil, seperti Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Kepulauan Riau, pada tahun 2013 terdapat dua konsesi HPH, dua konsesi Hutan Tanaman Industri, empat konsesi perkebunan, dan 227 konsesi pertambangan.

Mufti menambahkan, permasalahan ini menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pengambil kebijakan guna menjamin kelestarian hutan di pulau-pulau kecil, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Pemerintah harus segera mengambil langkah strategis guna perbaikan tata kelola hutan dengan cara menghentikan pemberian dan perpanjangan izin penguasaan hutan dan lahan di pulau-pulau kecil," katanya.

Selain itu, dia juga menuntut pemerintah menjalankan proses-proses transparansi, partisipasi, koordinasi, dan akuntabilitas untuk mewujudkan tatakelola yang baik dalam pengelolaan pulau-pulau kecil.

Menurutnya, berdasarkan penelusuran terhadap tugas dan fungsi pengelolaan sumber daya alam pulau-pulau kecil, setidaknya terdapat dua kementerian yang mestinya bersinergi, yakni KLHK dan Kementerian KKP. "Kedua kementerian tersebut memiliki peran yang beririsan, yaitu pengelolaan dan perlindungan mangrove wilayah pesisir."