Emosi Ahok —sapaan Basuki— yang tinggi menjadi dasar penilaian tersebut dikeluarkan oleh Ketua DPP PPP hasil Muktamar Jakarta, Ahmad Gozali Harahap, terhadap sosok mantan Bupati Belitung Timur itu.
“(Ahok) sok hebat, sok suci. Etikanya sebagai seorang pemimpin sangat tidak pantas. Ucapannya yang selalu diucapkan dengan temperamen tinggi, kemudian sering memaki-maki orang seenaknya," ujar Ahmad ketika ditemui CNN Indonesia di sebuah acara di Jakarta, Sabtu (14/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Permasalahan etika, tuduhan Ahok atas adanya dana siluman dalam APBD DKI Jakarta, hingga persoalan TransJakarta yang belum kunjung selesai sampai saat ini dipandang dapat menjadi dasar pengajuan hak angket oleh DPRD terhadap Ahok.
Bahkan, Ahmad mengatakan, pemakzulan juga dapat dilakukan jika Ahok terbukti bersalah dalam proses penyidikan oleh tim hak angket DPRD.
"Bukan hanya persoalan etika, kinerja Ahok menurut saya buruk. Masalah APBD, kemudian persoalan TransJakarta, itu bisa (untuk memakzulkan Ahok). Makanya saya katakan, coba semua tuduhan itu diteliti dengan benar. Kalau terbukti benar (Ahok bersalah) ya sudah tidak ada masalah. Untuk apa pemimpin sok benar dipertahankan," ujar Ahmad.
Golkar Tetap Dukung Ahok
Berbeda dengan langkah yang diambil PPP, Partai Golkar justru mengatakan akan tetap mendukung Ahok untuk menjadi Gubernur di DKI Jakarta sampai masa jabatannya habis di 2017 mendatang.
Menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Yorrys Raweyai, Ahok tidak perlu dimakzulkan karena kinerjanya selama ini sudah cukup baik dalam memimpin DKI Jakarta.
"Buat apa dimakzulkan, kan dia (Ahok) kerja dengan benar dan baik selama ini," ujar Yorrys singkat dalam kesempatan yang sama.
Hingga saat ini, diketahui DPP Partai Golkar telah memerintahkan Fraksi Partai Golkar di DPRD DKI Jakarta untuk mencabut usulan pengajuan hak angket terhadap Ahok.
Selain Golkar, beberapa partai juga diketahui telah menarik usulan penggunaan hak angket dalam kurun seminggu belakangan ini. (obs/obs)