Gerindra: Hak Angket Bukan Untuk Makzulkan Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Muhammad Syarif menyatakan angket yang digulirkan lembaganya tidak ditujukan untuk menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dari jabatannya.

Pilihan Redaksi Ahok Kantongi Nama Pemain Anggaran: DPRD, Panggil Gue Dong Ahok: Sekarang Angket APBD Jadi Angket Kota Tua Sambangi Balai Kota, Jokowi hanya Senyum Ditanya APBD DKI PPP Kubu Lulung: Ahok Sok Hebat dan Sok Suci Tim Angket Panggil Istri Ahok, Boni Hargens: DPRD Kebablasan Pemanggilan Isteri Ahok oleh Panitia Angket Dinilai Tidak Sah

Syarif berkata, tujuan utama angket tersebut adalah menyelidiki dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan pemerintah provinsi saat membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah DKI Jakarta Tahun 2015.

Meski demikian, jika pada akhirnya Ahok terbukti melanggar peraturan perundang-undangan, DPRD DKI Jakarta tidak akan segan mengambil langkah hukum dan politik.

"Kalau ada peraturan kuat, ya bagaimana lagi itu sudah peraturan. Jangan mengada-ada. Jangan salah persepsi. Kami intinya mau selidiki kebenaran," kata Syarif di Jakarta, Minggu (15/3).

Wakil Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra ini berkata, dia dan kolega-koleganya di DPRD mafhum dengan pro dan kontra yang terjadi di masyarakat terkait angket ini. Dia ingin publik menyadari bahwa angket merupakan hak yang melekat pada badan legislatif.

"Hak angket ini adalah bagian dari hak konstitusi DPRD. Hak yang melekat pada DPRD. Maka ketika hak angket dikomentari berlebihan, saya mau bilang kritik kami apresiasi,"ujarnya.

Di sisi lain, Syarif merasa media telah salah mengartikan pernyataan Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik terkait pemakzulan Ahok. Dia menilai, kalimat yang dilontarkan Taufik disalahartikan sehingga Taufik seakan-agerindrkan berkeinginan untuk memakzulkan Ahok.

"Pak Taufik kan ditanya apa akan berujung pemakzulan, dijawab 'Insha Allah', lalu dipelintirlah sama beberapa media bahwa Gerindra yang sponsori pemakzulan," tuturnya.

Saat maju ke pemilihan kepala daerah di ibukota bersama Joko Widodo, Ahok masih berstatus sebagai kader partai yang dipimpin Prabowo Subianto tersebut. Namun, September tahun lalu Ahok secara mengejutkan mengundurkan diri dari Gerindra.

Kini Ahok tak memiliki basis dukungan partai politik. Dia tidak bersandar ke partai politik manapun usai keluar dari Gerindra.

Setelah hak angket resmi disahkan DPRD DKI Jakarta, beberapa partai mulai menarik dukungan mereka, yakni Partai NasDem, Partai Hanura dan Partai Kebangkitan Bangsa. Mereka balik mendukung Ahok melakukan bersih-bersih di lingkungan pemerintahan daerah DKI Jakarta (meg)