Fraksi Golkar Dukung APBD Jakarta 2015 Segera Disahkan

Jakarta, CNN Indonesia -- Fraksi Partai Golkar di DPRD DKI Jakarta menyatakan mendukung segera diterbitkannya Peraturan Daerah soal pengesahan APBD DKI Jakarta 2015. Ketua Fraksi Partai Golkar Zainuddin mengatakan, APBD DKI Jakarta 2015 harus diserahkan agar pemakaian anggaran di Ibukota dapat terjamin secara penuh di tahun ini.

"Dalam rangka untuk legitimasi secara konstitusional, oleh karena itu, APBD tahun anggaran 2015 yang harus disahkan," ujar Zainuddin di Kantor Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Kamis (19/3).

Pilihan Redaksi Ahok Akui 33 Kejanggalan Dana Dinas Pendidikan di APBD 2014 Rakyat Jakarta Dukung Ahok Laporkan Dana Siluman Koalisi Kebon Sirih Terancam Pecah karena Kisruh APBD Ahok Kali Ini Lulung Salah Ucap 'Giant Sea Wall' Jadi 'Giant Sall'

Sebelumnya, diketahui tiga fraksi di DPRD DKI Jakarta telah terlebih dahulu menyatakan sikapnya untuk mendukung pengesahan dan penggunaan APBD 2015. PDIP, Nasdem, dan PKB merupakan ketiga fraksi partai politik yang dimaksud.

Dukungan diberikan Fraksi Partai Golkar di DPRD DKI Jakarta karena, partai tersebut memandang bahwa draf APBD 2015 yang tengah dibahas saat ini merupakan hasil dari penggabungan antara APBD 2015 yang dikirimkan Pemprov DKI Jakarta, dengan dokumen yang diserahkan oleh DPRD setelahnya.

"Hasil evaluasi Kemendagri itu pastilah hasil evaluasi dari kedua usulan (APBD). Tidak mungkin satu-satu evaluasinya. Keduanya pasti dilihat dan menjadi bahan pertimbangan untuk menjadi rujukan Kemendagri," ujar Zainuddin.

"Saya belum pernah melihat selama ini evaluasi APBD yang begitu banyak itemnya. Jadi, saya yakin itu hasil rujukan kedua APBD yang diterima Kemendagri," jelas Zainuddin menambahkan.

Ia yakin seluruh partai politik di DPRD DKI Jakarta akan menerima dan mengesahkan draf APBD 2015 setelah proses input melalui sistem e-Budgeting oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selesai dilakukan.

"Kami harus menerima, saya kira semua akan setuju. APBD harus kita sahkan dan DPRD tidak ada maksud menghambat. Ini, kan, terlambat hanya karena evaluasi Kemendagri baru turun 4-5 hari lalu," ujar Zainuddin. (sur)