DPRD Tantang Ahok Ungkap Maling Pemprov

Jakarta, CNN Indonesia -- DPRD DKI Jakarta menantang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk segera mengungkap siapa oknum di lembaga legislatif yang selama ini sering dituduh terlibat dalam pengadaan 'dana siluman' dalam draf APBD 2015 DKI Jakarta.

Selain menunjuk aktor yang diduga terlibat korupsi di DPRD, Ahok—sapaan Basuki—juga diminta berani mengungkap aktor-aktor Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selama ini terlibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam waktu dekat ini.

Pilihan Redaksi ICW Samakan Pengadaan UPS di APBD Jakarta dengan Begal Motor Ahok Sebut Belum Ada Keputusan dari Pertemuan dengan Kalla Ketua DPRD DKI Mengaku Tak Ada Tekanan Kembalikan Draf APBD Ditegur Anggota DPRD, Ahok Layangkan Permintaan Maaf

"Kalau Ahok memang berani mengatakan ada maling, ada rampok, tunjuk hidungnya, jangan semuanya anggota DPRD dituduh. Tunjuk siapa orangnya, tangkap dia, siapapun dia. Termasuk pegawainya juga jika terlibat," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menantang Ahok di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (23/3).

Prasetyo mengatakan, ia bersama segenap pimpinan DPRD tidak dapat mengetahui masalah yang dihadapi pegawai pemprov jika tidak terjalin komunikasi yang baik antara PNS dengan DPRD DKI. Ketiadaan komunikasi yang baik itu pulalah yang menyebabkan politisi PDIP itu menganggap ada kesan Ahok ingin memotong hak-hak DPRD atas pengawasan eksekutif di ibu kota.

"Bagaimana saya bisa tahu masalah yang ada di SKPD, kalau tidak SKPD memberitahu kami dan dibahas. Gubernur yang memiliki anggaran. Kami mana tahu Gubernur kalau membeli air mineral berapa. Kami hanya sebagai badan pengawasan, legislatif dan budgeting. Hak kami seperti mau dipotong jadinya," ujar Prasetyo.

Sebelumnya, Ahok telah melayangkan dugaan adanya penggelembungan dana dalam penyusunan APBD DKI Jakarta beberapa tahun terakhir ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan terkait pengadaan alat UPS (Uninterruptible Power Supply) yang memakan dana miliaran rupiah bahkan telah diambil pihak Kepolisian untuk diselidiki lebih lanjut. (utd/obs)