Denny Indrayana Resmi Jadi Tersangka Korupsi Payment Gateway

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindakan pidana korupsi dalam proyek Payment Gateway di Kementeriannya.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Rikwanto melalui keterangan tertulis, Selasa (24/3) malam. "Yang bersangkutan akan dipanggil pada hari Jumat untuk diperiksa sebagai tersangka," ujarnya.

Penetapan tersangka ini, menurutnya, diputuskan berdasarkan gelar perkara di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim yang dilaksanakan Minggu (22/3).

Pilihan Redaksi Seluk Beluk Perkara Payment Gateway di Kemenkumham Amir Syamsuddin Kembali Diperiksa Perkara Payment Gateway Pemeriksaan Denny Indrayana di Bareskrim Hari Ini Batal Kementerian Keuangan Disebut Beri Izin untuk Payment Gateway

Ditemui siang tadi, kuasa hukum Denny, Heru Widodo membantah ada kerugian negara yang diakibatkan proyek ini. Dia menyatakan, biaya Rp 5.000 yang dikenakan pada wajib bayar adalah biaya transaksi resmi yang mempunyai dasar hukum.

Dia juga mengungkapkan, selain cara pembayaran menggunakan Payment Gateway, wajib bayar tetap bisa menggunakan cara manual. "Itu sifatnya opsional."

Oleh karena itu, pihaknya tidak setuju jika biaya tambahan tersebut disebut sebagai pungutan liar. Menurutnya, justru tujuan diadakannya program ini adalah menghindari pungutan liar yang marak terjadi dalam cara pembayaran manual.

Dalam layanan Payment Gateway, wajib bayar dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 5.000. Padahal Peraturan Menteri Keuangan tidak mengizinkan adanya pungutan tambahan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB).

Oleh sebab itu, pada 11 Juli 2014, Kementerian Keuangan mengirim surat ke Kemenkumham untuk menghentikan program Payment Gateway itu. Atas dasar surat tersebut, Amir Syamsuddin yang saat itu menjabat Menkumham lalu menghentikan program itu.

Denny sendiri dilaporkan Andi Syamsul Bahri, Selasa (10/1). Dalam laporan bernomor LP/166/2015/Bareskrim itu, Denny dituduh melakukan korupsi dalam proyek layanan daring pembuatan paspor Payment Gateway di Kementerian Hukum dan HAM. (utd)