Anak Korban Konflik Timor Leste Butuh Bantuan
Utami Diah Kusumawati | CNN Indonesia
Rabu, 25 Mar 2015 11:37 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif ELSAM Zainal Abidin mengatakan sedikitnya 4.000 anak Timor Leste telah dipindahpaksa ke Indonesia selama kurun waktu 1975 hingga 1999. Data tersebut didapat berdasarkan laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) Timor Leste.
"Saat ini kami sedang menjajaki kemungkinan agar LPSK turut berperan dalam memberikan pemulihan bagi anak-anak Timor Leste yang terpisah dari orangtuanya dalam konflik tahun 1975 hingga 1999," kata Zainal kepada CNN Indonesia, Selasa (24/3).
Sebelumnya, sebuah tim bersama yang terdiri dari AJAR, KontraS dan ELSAM, mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta, Selasa ini untuk meminta bantuan LPSK melakukan pemulihan bagi anak-anak Timor Leste.
"Selain ke LPSK kami juga mengonsolidasikan masalah ini dengan Komnas HAM Pusat dan Timor Leste serta Kementerian Luar Negeri. Untuk LPSK, kami berharap bisa berperan menyatukan kembali anak-anak yang terpisah dengan keluarga mereka ini saat konflik," kata dia menjelaskan.
Menanggapi permintaan tersebut, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan pihaknya pada dasarnya siap membantu. Bantuan yang dimungkinkan antara lain psikologis maupun psikososial dalam rangka memberikan pemulihan bagi anak-anak itu. Akan tetapi, LPSK harus mempelajari terlebih dahulu, kerangka kerja seperti apa yang dapat digunakan.
“Data dan riyawat mereka harus akurat, apakah keterpisahan itu dikarenakan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) atau kejahatan kemanusiaan lainnya,” ujar dia.
Berdasarkan mandat UU Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah direvisi melalui UU 31 Tahun 2014, bekerja dalam situasi tertentu. Oleh karena itulah, kata Haris, tidak semua anak Timor Leste yang terpisah dari keluarganya, bisa menjadi bagian dari tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan perlindungan dan pemulihan.
Namun, Haris mengatakan peristiwa di Timor Leste kala itu telah menimbulkan dampak, antara lain terpisahnya anak-anak dari orang tuanya. Namun, jika hanya didasarkan pada alasan anak yang hilang, LPSK pada posisi yang sulit untuk membantu. Hal tersebut mengingat LPSK bukan lembaga politik melainkan bekerja dalam ranah hukum yang bertugas memberikan perlindungan bagi saksi dan korban.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan keterlibatan LPSK dalam permasalahan ini harus ada pijakan hukumnya. Sebagai contoh, jika anak-anak itu korban peristiwa pelanggaran HAM atau pidana lain. Untuk itu, Hasto mengusulkan kepada Tim Bersama agar menyiapkan pencatatan yang lebih akurat tentang orang per orang yang mengalami peristiwa itu.
“Pendataan harus betul-betul individual, biar penanganan didasarkan pada riwayat yang bersangkutan,” kata Hasto.
Sementara itu, Selviana Yolanda dari AJAR mengatakan hingga saat ini, ada 12 orang yang sudah diverifikasi data dan riyawat mereka hingga bisa berada di Indonesia. Saat tiba, mereka masih kecil, tidak memiliki akta lahir, apalagi kartu keluarga, sehingga sulit untuk mengurus masalah administrasi. Belum lagi kehidupan perekonomian mereka yang tak jelas.
“Diharapkan Komnas HAM atau LPSK bisa membuat rekomendasi bagi mereka ke Kemenkumham untuk keperluan proses administrasi,” ujar Yolanda.
Victor da Costa dari Ikohi, yang juga menjadi salah satu anak yang dipisahkan dari orang tuanya pada masa konflik Timor Leste lalu, mengatakan pihaknya sudah melakukan survei untuk mencari anak yang terpisah di sejumlah daerah di Indonesia. Saat ini, menurut Victor, umur mereka rata-rata berkisar 40 tahun. “Tim hanya fasilitasi anak-anak itu bertemu keluarga, lebih pada pendekatan kemanusiaan,” ujar Victor yang dipindahpaksa ke Indonesia sejak dirinya masih balita. (utd/utd)
"Saat ini kami sedang menjajaki kemungkinan agar LPSK turut berperan dalam memberikan pemulihan bagi anak-anak Timor Leste yang terpisah dari orangtuanya dalam konflik tahun 1975 hingga 1999," kata Zainal kepada CNN Indonesia, Selasa (24/3).
Sebelumnya, sebuah tim bersama yang terdiri dari AJAR, KontraS dan ELSAM, mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta, Selasa ini untuk meminta bantuan LPSK melakukan pemulihan bagi anak-anak Timor Leste.
"Selain ke LPSK kami juga mengonsolidasikan masalah ini dengan Komnas HAM Pusat dan Timor Leste serta Kementerian Luar Negeri. Untuk LPSK, kami berharap bisa berperan menyatukan kembali anak-anak yang terpisah dengan keluarga mereka ini saat konflik," kata dia menjelaskan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Data dan riyawat mereka harus akurat, apakah keterpisahan itu dikarenakan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) atau kejahatan kemanusiaan lainnya,” ujar dia.
Namun, Haris mengatakan peristiwa di Timor Leste kala itu telah menimbulkan dampak, antara lain terpisahnya anak-anak dari orang tuanya. Namun, jika hanya didasarkan pada alasan anak yang hilang, LPSK pada posisi yang sulit untuk membantu. Hal tersebut mengingat LPSK bukan lembaga politik melainkan bekerja dalam ranah hukum yang bertugas memberikan perlindungan bagi saksi dan korban.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan keterlibatan LPSK dalam permasalahan ini harus ada pijakan hukumnya. Sebagai contoh, jika anak-anak itu korban peristiwa pelanggaran HAM atau pidana lain. Untuk itu, Hasto mengusulkan kepada Tim Bersama agar menyiapkan pencatatan yang lebih akurat tentang orang per orang yang mengalami peristiwa itu.
“Pendataan harus betul-betul individual, biar penanganan didasarkan pada riwayat yang bersangkutan,” kata Hasto.
Sementara itu, Selviana Yolanda dari AJAR mengatakan hingga saat ini, ada 12 orang yang sudah diverifikasi data dan riyawat mereka hingga bisa berada di Indonesia. Saat tiba, mereka masih kecil, tidak memiliki akta lahir, apalagi kartu keluarga, sehingga sulit untuk mengurus masalah administrasi. Belum lagi kehidupan perekonomian mereka yang tak jelas.
“Diharapkan Komnas HAM atau LPSK bisa membuat rekomendasi bagi mereka ke Kemenkumham untuk keperluan proses administrasi,” ujar Yolanda.
Victor da Costa dari Ikohi, yang juga menjadi salah satu anak yang dipisahkan dari orang tuanya pada masa konflik Timor Leste lalu, mengatakan pihaknya sudah melakukan survei untuk mencari anak yang terpisah di sejumlah daerah di Indonesia. Saat ini, menurut Victor, umur mereka rata-rata berkisar 40 tahun. “Tim hanya fasilitasi anak-anak itu bertemu keluarga, lebih pada pendekatan kemanusiaan,” ujar Victor yang dipindahpaksa ke Indonesia sejak dirinya masih balita. (utd/utd)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK