Tak Bertikai bak Golkar, PKS: Kami Tak Ada Duit buat Rusuh

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Keadilan Sejahtera menjamin tak bakal didera konflik internal seperti Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan. Ada beberapa alasan yang membuat PKS meyakini hal tersebut.

“Tidak akan terjadi (konflik) di PKS karena PKS tak punya uang untuk bikin rusuh,” kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/3). Ia menyatakan hal itu sembari tertawa.

Pilihan Redaksi Kisruh Golkar, KMP Pertimbangkan Hak Angket untuk Jokowi Romi Larang Fraksi PPP Ikut Ajukan Angket Golkar ke Menkumham Fahri Hamzah Curiga Pemerintah Persulit Partai Anggota KMP Pasca SK Menkumham Sahkah Agung, KMP Gelar Rapat Konsolidasi

Tak berlebihan, sebab Golkar yang merupakan salah satu partai tertua di Indonesia dikenal sebagai partai politik mapan dengan mayoritas anggota yang juga mapan. Partai itu berakar kuat di seluruh wilayah Indonesia, disokong dengan pendanaan yang relatif baik. Elite Golkar kebanyakan berasal dari kalangan pengusaha, sebut saja Ketua Umum Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie dan mantan ketua umum Golkar Jusuf Kalla.

Kembali ke PKS, petinggi partai itu yakin jauh dari sengketa internal karena, menurut Jazuli, jabatan di PKS tak dianggap sebagai kehormatan. “Kejadian di PPP dan Golkar tak akan ada di PKS karena di kami jabatan itu sebuah amanah,” kata dia.

Jazuli mengatakan di tubuh PKS, kader telah dididk agar tidak berebut jabatan. Yang ada, ujar Jazuli, paling-paling perbedaan pendapat dan hal itu biasa dalam dunia politik maupun kehidupan demokrasi.

Sejumlah pihak saat ini mengkhawatirkan perseteruan internal di Golkar dan PPP bakal merembet ke partai lain. Kedua partai itu hingga kini masih mengalami dualisme kepengurusan. PPP terbelah antara pengurus hasil Muktamar Surabaya di bawah M Romahurmuziy dengan hasil Muktamar Jakarta di bawah Djan Faridz. Sementara Golkar terbelah antara pengurus hasil Munas Bali di bawah Aburizal Bakrie dengan hasil Munas Ancol di bawah Agung Laksono.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk mengesahkan kepengurusan PPP kubu Romi dan kepengurusan Golkar kubu Agung pun menuai badai. Kedua kubu yang disahkan Yasonna itu diketahui mendukung pemerintah, bertentangan dengan kubu lawannya yang berada di luar pemerintah.

Oleh sebab itu Koalisi Merah Putih di DPR sepakat untuk mengajukan hak angket terhadap Menteri Yasonna. Mereka berpendapat Yasonna menyalahgunakan wewenang sebagai menteri, dan mengatakan tak ingin kasus PPP dan Golkar dialami partai-partai lain yang tergabung dalam KMP. (agk)