BBM Naik, Ahok Janji Subsidi Tarif Angkutan Umum

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan pemerintah provinsinya tidak akan terlalu bermasalah dengan kenaikan harga bahan bakar minyak.

Ahok berkata, ia akan mengalokasikan subsidi pembiayaan tarif angkutan umum terintegrasi dalam bentuk public service obligation (PSO).

Mantan Bupati Belitung Timur ini memaparkan, kenaikan harga BBM tidak akan mempengaruhi tarif angkutan umum. Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan sistem tarif per kilometer.

"Itu namanya PSO. Ketika publik tidak bisa membayar nilai uang ongkos ke situ, maka kami yang bayarkan. Makanya, tahun ini PT Transjakarta kami berikan penyertaan modal pemerintah Rp 1,35 triliun untuk bisa bayar subsidi," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (30/3).

Pilihan Redaksi Gubernur Ahok Bakal Integrasikan Pembayaran Transportasi Umum Appaja, Aplikasi Penakluk Angkutan Umum Jakarta Organda Semringah PSO Kereta Dihapuskan Bertahap

Ahok menuturkan, sistem ini sebenarnya serupa dengan subsidi terhadap harga BBM. "Jadi artinya begini, rakyat kalau nggak sanggup beli bensin yang mahal, kami subsidi. Tapi bukan subsidi di minyak. Anda naik bus. Nah busnya kami akan tambah," ucap Ahok

"Semua bus-bus, angkot, kopami, kopaja, nggak kami tarik uang lagi, kamu ikut kami aja lah, pasti untung, dan anda bisa kredit bank beli bus yang bagus," lanjutnya.

Kementerian Perhubungan (Kemnehub) belum membahas soal kenaikan tarif angkutan antar provinsi terkait kenaikan harga BBM ini. Begitu juga pembahasan tarif angkutan umum untuk Provinsi DKI Jakarta. Dinas Perhubungan maupun Organda DKI Jakarta belum membahas soal ini.

Harga BBM yang mengikuti harga minyak dunia, memang hal baru di Indonesia.Karena itu, Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) merekomendasikan periode penetapan harga BBM diperpanjang minimal setiap enam bulan sekali.

"Di negara maju harga minyak naik turun hampir setiap hari, tetapi harga-harga stabil. Kalau di kita, setiap harga BBM naik, tarif angkutan naik. Saya merekomendasikan ubah metode penetapan harga BBM setiap enam atau setahun sekali," ujar Anggota Watimpres Jhonny Darmawan dalam sebuah diskusi di Senayan, Sabtu (28/3).

Anjuran serupa juga disampaikan oleh ekonom senior yang juga menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Permata,Tony Prasetiantono. Menurutnya, Pemerintahan Joko Widodo terkesan ingin meniru kebijakan energi Amerika Serikat dan Australia yang melepas harga BBM mengikuti mekanisme pasar.

"Indonesia belum siap untuk itu. Indonesia tidak bisa selalu mengadopsi apa yang dianut negara maju," tuturnya. (hel)