Idrus Marham: Agung Sadar Munas Ancol Ilegal

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali Idrus Marham menilai rencana pengambilalihan Sekretariat Fraksi Golkar di DPR merupakan bentuk kepanikan dari para pengurus Partai Golkar Agung Laksono.

Lebih lanjut, ia mengatakan rasa panik tersebut muncul karena para pimpinan Partai Golkar Agung Laksono sadar akan keputusan yang diambil oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly tidak berlandaskan hukum yang kuat.

Pilihan Redaksi Konflik Golkar: Hanya soal Siapa yang Membawa ke Kekuasaan Cengkeram Fraksi, Ical 'Balas Dendam' Kehilangan Kantor DPP Gagal Ambil Fraksi Golkar, Agus Gumiwang Dilaporkan ke Polisi

"Saya punya keyakinan ini bentuk kepanikan mereka karena paham betul kebijakan yang diambil Menkumhan tidak berdasar, dan mengkutip putusan Mahkamah Partai secara tidak benar," ujar Idrus di fraksi Golkar, Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/3). (baca juga: Dua Golkar Berebut Lantai 12)

Selain itu, ia pun meyakini bahwa pada dasarnya pihak Agung Laksono sadar Musyawarah Nasional Ancol, Jakarta bersifat ilegal dan penuh kepalsuan. Bahkan, Idrus pun dengan yakin mengatakan pihak Agung Laksono juga sadar akan diterimanya gugatan pihak Aburizal Bakrie di pengadilan.

"Saya punya keyakinan sahabat saya di sana (pihak Agung Laksono) kata hatinya memahami kalau ini tidak benar. Mereka paham pengadilan tidak mungkin membenarkan mereka. Jadi pahal betul, dan ada semacam kepanikan sehingga melakukan cara-cara seperti (perebutan fraksi) itu," tegasnya. (Baca juga: Safari Politik, Idrus Marham: Kubu Agung Minta Perlindungan)  

Agung Laksono adalah merupakan mantan Ketua DPR sementara Priyo Budi Santoso sebagai mantan Wakil Ketua DPR. Dengan latar belakang itu, Idrus menilai seharusnya pihak Agung Laksono tahu persis aturan dan mekanisme perubahan fraksi yang berlaku di DPR. Oleh sebab itu, Idrus mengimbau agar Agung Laksos tidak kehilangan akal sehat mereka.

"Sampai hari ini pimpinan DPR yang ada sudah sepakat tidak ada perubahan kepemimpinan Fraksi Golkar sampai ada putusan pengadilan. Kami hormati itu, jangan akal sehat hilang karena masalah posisi," tegasnya. (baca juga: Idrus: Yang Penting di Pengadilan, Bukan Mobilisasi Dukungan)

Pada Jumat (27/3) lalu, Agus Gumiwang dan rekan-rekannya berencana untuk mengambil alih ruang pimpinan Fraksi Partai Golkar yang berada di lantai 12 tersebut. Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan. Langkah Agus Gumiwang Cs pun terhenti di lobi fraksi Golkar. Hal tersebut karena telah digantinya seluruh password akses di lantai 12.

Rencana kubu Agung untuk mengambil alih Fraksi Golkar bahkan bisa terganjal lebih jauh lagi. Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti Swasanani mengatakan surat pergantian pimpinan fraksi Golkar yang dikirim oleh pihak Agung Laksono bisa saja ditolak oleh pimpinan DPR. (hel)