Jumat sore (27/3) menjadi bukti Ical masih digdaya meski kubunya tidak diterima Menteri Hukum dan HAM sebagai pengurus sah Golkar. Sore itu seharusnya kubu Agung telah menguasai Sekretariat Fraksi Golkar di lantai 12 Gedung Nusantara I DPR seperti yang mereka rencanakan. Namun alih-alih masuk ke Sekretariat, para loyalis Agung justru harus kembali ke lantai dasar. Mereka gagal mengambil alih Sekretariat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun rencana tinggal rencana. Pengambilalihan Fraksi Golkar di DPR sampai hari ini, Senin (30/3), belum terwujud, dan itu semua gara-gara langkah ‘cerdik’ kubu Ical mengganti password untuk akses masuk ke Sekretariat Golkar.
Setidaknya ada 10 anggota Fraksi Golkar kubu Ical yang bergabung dalam rapat yang disebut penuh gelak tawa itu. “Hahaha... mereka (kubu Agung) memang belum berhak menempati Sekretariat Fraksi Golkar karena (kepengurusan fraksinya) belum disahkan di paripurna DPR,” kata Bamsoet –panggilan Bambang Soesatyo sambil tertawa lepas ketika dihubungi.
Baca selengkapnya kemelut partai beringin di FOKUS: Dua Golkar Berebut Lantai 12
Rencana kubu Agung untuk mengambil alih Fraksi Golkar bahkan kemungkinan terganjal lebih jauh dari sekadar soal perebutan Kantor Sekretariat Fraksi. Pasalnya, Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti Swasanani menyatakan surat pergantian pimpinan Fraksi Golkar yang dikirim kubu Agung bisa saja ditolak oleh pimpinan DPR.
Bila ini terjadi, maka apa yang terjadi pada Partai Golkar sungguh janggal. Di satu sisi, kepengurusan Agung Laksono diakui oleh Menkumham Yasonna Laoly. Di sisi lain, kepengurusan Golkar yang sah itu tak dapat menempatkan orang-orangnya di pimpinan Fraksi Golkar DPR, karena pimpinan fraksi masih dikuasai oleh kubu Ical yang tak diakui pemerintah sebagai pengurus sah Golkar. Padahal fraksi merupakan kepanjangan tangan partai. Artinya, meski dianggap legal, Agung cs secara de facto ‘impoten’ di DPR.
Sekretariat milik Ical, Kantor DPP milik Agung
Cengkeraman kuat kubu Ical atas Kantor Sekretariat Fraksi Golkar di DPR merupakan ‘balas dendam’ manis atas kehilangan mereka akan Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat, yang dikuasai Agung sejak konflik internal bermula.
Sama seperti Agung yang tak dapat merealisasikan niatnya merebut Sekretariat Fraksi Golkar, Icap pun tak bisa melaksanakan rencananya mengambil alih Kantor DPP Golkar dari tangan para loyalis Agung. Padahal rencana itu telah disusun pada hari yang sama saat Menkumham mengesahkan kubu Agung sebagai pengurus Golkar, Selasa (10/3).
Niat ‘mengkudeta’ Kantor Golkar itu merupakan salah satu kesepakatan antara Ical dengan Dewan Pimpinan Darah I (provinsi) dan II (kabupaten/kota) Golkar yang ia kumpulkan untuk konsolidasi usai kubu Agung disahkan pemerintah.
Alasan Ical saat itu, Kantor DPP Golkar perlu diambil alih karena para pengurus Golkar daerah –yang berada di kubunya– juga punya hak untuk memakai kantor pusat Golkar itu. Apa dikata, Kantor DPP Golkar dijaga ketat oleh pasukan keamanan kubu Agung sehingga sampai hari ini Ical belum juga bisa menginjakkan kaki di sana.
Maka, penguasaan kubu Ical atas Sekretariat Fraksi Golkar menjadikan posisi Ical-Agung seri. Satu kubu menggenggam Kantor DPP Golkar, kubu lainnya menguasai Sekretariat Fraksi Golkar DPR. Entah sengketa internal partai beringin akan berujung ke mana. (agk)