Istana: Kenaikan Tunjangan DP Mobil Pejabat Usul Ketua DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan kenaikan tunjangan uang muka pembelian kendaraan pejabat negara merupakan usulan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto.

Menurut Andi, pada 5 Januari 2015 datang sebuah surat dari Setya yang meminta penyesuaian uang muka (down payment) mobil pejabat. Surat tersebut kemudian diproses awal Februari. "Kira-kira pertengahan Februari dapat persetujuan dari Menteri Keuangan," ujar Andi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/4).

Pilihan Redaksi JK pun Tak Tahu Jokowi Tambah Uang DP Mobil Pejabat Presiden Naikkan DP Mobil Pejabat, Ini Penjelasan Menkeu Dirjen Anggaran Sebut DPR Usul Tambahan DP Mobil Lebih Tinggi Bendahara Negara Tak Tahu Jokowi Tambah DP Mobil Pejabat

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 yang semula mengatur soal tunjangan itu hanya menyebutkan Rp 161 juta. "Oleh Ketua DPR uang muka untuk pejabat negara di lembaga-lembaga tinggi itu, di DPR, MA, MK, KY, DPD diusulkan naik Rp 250 juta," kata Andi.

Kementerian Keuangan lantas membuat kajian dan menetapkan uang muka bisa ditingkatkan dari Rp 161 juta menjadi Rp 210 juta. "Jadi di bawah permintaan Ketua DPR. Kajiannya sudah selesai, lalu kami sampaikan ke Presiden dengan penjelasan bahwa ini rutin dilakukan dan sudah ada permintaan dari Ketua DPR. Setelah itu baru Perpres-nya turun," ujar Andi.

Ia menampik pernyataan yang menyebutkan kebijakan itu diambil Presiden agar hubungan antara pemerintah dan parlemen bisa lebih baik. "Itu proses yang biasa dilakukan di masa tugas anggota DPR baru,” kata Andi.
 
Perpres Nomor 68 Tahun 2010, menurut Andi, diberikan karena tidak semua anggota dan pimpinan lembaga tinggi negara mendapat kendaraan dinas. "Jadi sejak 2010 ada Perpres yang memberikan bantuan uang muka untuk kendaraan bagi pejabat negara di lembaga tingi negara. Naik menjadi Rp 210 juta berdasarkan permintaan Ketua DPR," ujarnya.

Namun kebijakan itu seharusnya tidak berlaku bagi pejabat yang sudah memiliki mobil dinas. "Mestinya diberikan untuk pejabat-pejabat yang membutuhkan fasilitas kendaraan," kata Andi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menaikkan tunjangan uang muka pembelian kendaraan pejabat negara sebesar Rp 94 juta menjadi Rp 210,89 juta per orang. Keputusan tersebut terutang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan yang diundangkan 23 Maret 2015.

Situs resmi Sekretariat Kabinet melansir beleid tersebut merupakan revisi atas Perpres Nomor 68 Tahun 2010. Perubahan ketentuan hanya terjadi pada besaran fasilitas uang muka yang diberikan kepada pejabat negara, dari sebelumnya Rp 116,65 juta menjadi Rp 210,89 juta.

Pada Pasal 3 Ayat (3) Perpres Nomor 39 Tahun 2015 menyebutkan alokasi anggaran dalam rangka pemberian fasilitas uang muka dibebankan pada anggaran Lembaga Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam beleid yang diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly  itu dijelaskan  fasilitas uang muka kendaraan tersebut diberikan untuk menunjang kelancaran tugas sehari-hari para pejabat negara.

Adapun pejabat negara yang dimaksud meliputi anggota DPR, DPRD, Hakim Agung Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan anggota Komisi Yudisial.

“Fasilitas uang muka untuk pembelian kendaraan per orangan sebagaimana dimaksud diberikan per periode masa jabatan, dan diterimakan enam bulan setelah dilantik,” tulis Presiden dalam beleidnya.

Khusus untuk hakim MA, tunjangan uang muka kendaraan diberikan setiap lima tahun masa jabatan, dengan ketentuan fasilitas hanya diberikan jika sisa masa jabatan periode berikutnya tidak kurang dari dua tahun. (agk)