Ketua Umum bukan Ambisi Pribadi Megawati

Jakarta, CNN Indonesia -- Megawati Soekarnoputri mengaku desakan dari para kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di daerah membuat dirinya memutuskan kembali menjadi ketua umum partai berlambang banteng tersebut. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Maruarar Sirait, mengatakan tidak ada ambisi pribadi dalam pencalonan kembali Megawati sebagai ketua umum.

Menurut pria yang akrab disapa Ara tersebut, peran Presiden Indonesia Joko Widodo sangat besar dalam keputusan Megawati kembali memimpin PDIP. Alasannya, karena Jokowi adalah orang pertama yang mendukung Megawati kala itu.

"Saya rasa ini dimulai oleh Pak Jokowi sendiri saat rapat kerja nasional PDI Perjuangan digelar Agustus 2014. Orang pertama yang mendukung Bu Mega adalah Pak Jokowi," kata Ara saat ditemui di Bali, Kamis (9/4).

"Bu Mega 'kan melihat sebagai seorang negarawan, bukan ambisi pribadi dia," ujarnya.

Pilihan Redaksi Kongres Dipercepat, Megawati Bahas Susunan DPP Malam Ini Puan: PDIP Komitmen Bantu Jokowi Sukseskan Pemerintahan Aklamasi, Megawati Resmi Pimpin PDIP hingga 2020 Gerindra: Tak Penting Ahok Minta Maaf atau Tidak Megawati Ingatkan Janji Suci Jokowi

Ara menambahkan langkah Jokowi dalam mendukung Megawati akhirnya diikuti oleh dewan pimpinan daerah dan dewan pimpinan cabang di seluruh Indonesia. Maka dari itu Ara menegaskan Jokowi lah yang memulai semuanya.

Menurut Ara, Jokowi ingin fokus dalam mengurus negara dan pemerintahan dan dia ingin PDIP tetap stabil dan merasa nyaman dengan Megawati. Selain itu, ada "empat urusan masa lalu" yang membuat Jokowi mendukung Megawati untuk kembali mengisi pucuk pimpinan PDI Perjuangan.

"Dua kali dia jadi walikota, satu gubernur, dan satu presiden. Intinya Jokowi adalah orang yang mendukung Bu Mega saat rakernas lalu," ujar anggota Komisi XI DPR RI tersebut.

"Saya rasa Jokowi mau fokus mengurus negara dan pemerintah. Apalagi paling tidak sudah empat urusan dirinya yang berhubungan dengan Bu Mega," kata Ara.

Ara pun menegaskan naiknya Megawati kembali menjadi ketua umum bukanlah kepentingan pribadi lagi, melainkan kepentingan partai dan kepentingan bangsa. Apalagi, PDIP adalah partai pemenang pileg dan pilpres maka tidak bisa lagi dikatakan ketua umum adalah kepentingan partai semata.

Sebelumnya, Megawati dikukuhkan menjadi ketua umum setelah melalui proses aklamasi. Proses tersebut dilalui tanpa adanya voting dan diambil keputusan secara musyawarah mufakat.

Sempat mengaku tidak menyangka diminta kembali menjadi ketua umum, Megawati mengatakan desakan dari daerah membuat dirinya tak bisa menolak mandat yang sudah diberikan kepadanya.

"Mereka yang meminta saya untuk kembali jadi ketua umum, mulai dari kalangan DPD mengatakan saya masih diperlukan sebagai penanggungjawab partai," kata Megawati. (adt)