Hadiri Paripurna, Ahok Tak Bisa Dampingi PM Mesir ke Rusun

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kemungkinan batal mendampingi Perdana Menteri Mesir Ibrahim Mahlab yang sedianya berkunjung ke rumah susun Muara Baru dan Waduk Pluit di Jakarta Utara, Kamis (23/4) sore nanti.

Basuki, yang kerap disapa Ahok, akan mengutus Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi dan Dinas Perumahan DKI Jakarta untuk menemani Ibrahim dalam kunjungannya sore nanti.

Pilihan Redaksi Tahun Ini, Ahok Genjot Pembongkaran Bangunan di Lahan Hijau DPRD Gelar Paripurna Bahas 'Rapor Merah' Ahok Ahok Beberkan Keuntungan Reklamasi Pesisir Jakarta Ahok Minta Swasta Bantu Pembangunan Rumah Susun Angke PM Mesir Hadiri Liga Arab, Ahok Tunda Pamer Rusun Muara Baru

Batalnya Ahok mendampingi Ibrahim disebabkan karena suami Veronica Tan tersebut akan menghadiri jadwal rapat paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2014 pada siang harinya.

"Kayaknya (agenda menemani PM Mesir) tidak jadi karena paripurna pasti lelet dan ada dua agenda yang dibahas. Saya minta wali kota dan Dinas Perumahan temani saja (PM Mesir) untuk menjelaskan," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (23/4).

Dalam agenda Gubernur yang diterima CNN Indonesia, rapat paripurna DPRD DKI Jakarta siang ini diketahui akan membahas rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur dan penyampaian Raperda tentang rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2015-2035, serta Raperda tentang Kepariwisataan dan Raperda tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi.

Sebelumnya, Rapat Pimpinan Gabungan DPRD DKI Jakarta menilai kinerja Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun lalu dengan nilai merah.

Buruknya kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 tercermin dalam rendahnya pendapatan daerah yang 'hanya' tercapai 66,80 persen, atau Rp 43,4 triliun dari target Rp 65 triliun, pada tahun lalu.

Selain itu, realisasi belanja yang hanya mencapai angka 59,32 persen, atau Rp 37,7 triliun dari Rp 63,6 triliun, juga menjadi salah satu faktor utama munculnya nilai merah dalam penilaian Pimpinan Gabungan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur atas penggunaan APBD Tahun Anggaran 2014. (obs)