Terancam Pancung, Keluarga Cicih Difasilitasi ke Abu Dhabi

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BPN2TKI) berencana memberangkatkan keluarga Cicih bin Aing Tolib, TKI terancam hukuman pancung, ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

"Dalam waktu singkat ini kami akan memfasilitasi keluarga Cicih untuk bisa berada di sana, agar bisa memberi dukungan moril," ujar Kepala BNP2TKI Nusron Wahid saat ditemui di Jakarta, Rabu (6/5).

Nusron mengharapkan kehadiran keluarga terpidana akan memberikan efek positif bagi pihak-pihak yang berjuang membebaskan Cicih dari hukuman pancung. "Agar pengacara makin serius dan pihak pengadilan merasa iba," ujarnya. (Baca Juga: FOKUS Nasib TKI Siti Dipancung di Saudi)

Pilihan Redaksi Nusron: Masalah TKI Ada di Kemenaker dan BNP2TKI Kemlu: 36 TKI yang Terancam Mati Punya Kesempatan Bebas Nusron Wahid Ingin Penyaluran TKI Menyerupai Manajemen Artis Satu Lagi TKI Terancam Pancung di Arab

Nusron yakin bahwa Cicih yang berasal dari Rengasdengklok, Jawa Barat, tidak bersalah dan bisa kembali ke Indonesia dengan sesegera mungkin. Meski pemerintah tetap melakukan upaya-upaya diplomatis dengan pemerintah Uni Emirat Arab agar memaafkan TKI dari hukuman pancung.

Lebih lanjut, Saan Mustopa Anggota Komisi II DPR RI yang mendampingi keluarga Cicih di Kantor BNP2TKI mengharapkan ada upaya maksimal dari pemerintah Indonesia agar terpidana mendapat pengampunan.

"Kami sangat mengharapkan pemerintah yang diwakili BNP2TKI itu bisa memperjuangkan Cicih secara maksimal sebab Cicih merupakan tulang punggung keluarga," Ujarnya.

Nusron juga mengatakan pihak BNP2TKI bersama Kementerian Luar Negeri berencana memanfaat kesempatan kunjungan kerja ke Timur Tengah pada akhir bulan ini untuk melakukan diplomasi politik guna membebaskan beberapa TKI yang terancam hukuman mati.

Berdasarkan data BNP2TKI hingga kini terdapat 228 TKI terancam hukuman mati dengan berbagai macam latar belakang penyebabnya. Hal tersebut membuat pemerintah perlu menyeleksi TKI yang harus diprioritaskan penyelesaian proses hukumnya. (utd)