Perwira Tinggi TNI Diprioritaskan Jaga Keamanan KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi memberi tawaran kepada para Perwira Tinggi Tentara Nasional Indonesia untuk bergabung. Ada cukup banyak jabatan yang kosong di KPK saat ini. Namun personel TNI terutama dibidik untuk mengisi pos-pos keamanan.

“Misalnya untuk posisi Kepala Bagian Keamanan (yang dijabat Pak Jalil),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Kantor KPK, Jakarta, Jumat (8/5). Kolonel Abdul Jalil yang dimaksud Priharsa itu berasal dari TNI Angkatan Laut.

Pilihan Redaksi KPK Bidik Prajurit TNI untuk Direkrut KPK Siapkan Sejumlah Posisi Strategis untuk Diisi TNI Syarat Prajurit Gabung ke KPK: Mundur dari TNI Sidang Gugatan Novel Baswedan ke Polri Digelar 25 Mei

Menurut Priharsa, para Perwira Tinggi TNI, baik dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dapat mengisi berbagai jabatan bagian keamanan pada KPK.

Kerjasama antara TNI dan KPK sesungguhnya bukan hal baru, tapi telah berlangsung sejak 2005. Kerjasama itu meliputi bantuan sumber daya manusia maupun fasilitas.

“Fasilitas seperti Rumah Tahanan Guntur. Kalau sumber daya manusia misalnya ya Kepala Bagian Keamanan Pak Jalil," kata Priharsa.

Merujuk laman kpk.go.id, nota kesepahaman dua lembaga telah dibentuk tahun 2005. Perubahan nota kesepahaman ditandatangi oleh Ketua KPK nonaktif Abraham Samad pada 2012.

Berdasarkan nota kesepahaman itu, TNI juga turut membantu sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan penindakan korupsi, membantu penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, memberikan informasi terkait gratifikasi dan korupsi oleh prajurit TNI, serta koordinasi dan pengendalian dalam proses hukum pada peradilan militer dan peradilan umum.

Selain jabatan keamanan yang ditawarkan kepada TNI, posisi strategis lain juga terbuka untuk diisi Perwira Tinggi TNI. Pimpinan KPK pun telah bertemu langsung dengan Panglima TNI Jenderal TNI untuk membahasnya.

“TNI diminta secara langsung oleh KPK untuk mengisi jabatan Sekretaris Jenderal. Kami pertimbangkan,” kata Moeldoko.

Menurut Pelaksana Tugas Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, Sekretaris Jenderal KPK dapat diisi Perwira Tinggi TNI apabila Sekjen KPK saat ini, Himawan Adinegoro, telah usai masa jabatannya.

Jabatan-jabatan vital lain di KPK, menurut Ruki, juga terbuka untuk TNI maupun pegawai instansi penegak hukum lain, termasuk publik. “Bila ada Panglima Tinggi TNI yang cocok kompetensinya, tak ada salahnya bergabung dengan KPK,” kata dia.

Ruki menegaskan lowongan di KPK bersifat terbuka, dan semua kandidat akan diseleksi tanpa dibedakan. (Baca: KPK Siapkan Sejumlah Posisi Strategis untuk Diisi TNI) (agk)