Jimly Sepakat BW Tidak Melanggar Etik

Jakarta, CNN Indonesia -- Jimly Asshidiqqie sepakat dengan Tim Pengawas Advokasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) bahwa Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bambang Widjojanto (BW) tidak bersalah dalam kasus yang disangkakan kepadanya.

BW sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri terkait dugaan pengarahan keterangan kepada saksi kasus sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi tahun 2010. (Baca: Tak Terima Status Tersangka, BW Gugat Kapolri dan Kabareskrim)

Melihat dari hasil putusan Tim Pengawas Advokasi Peradi, Jimly yakin bahwa BW dikriminalisasikan oleh kepolisian. "Bahwa masalah yang dihadapi adalah masalah serius, ini soal kriminalisasi profesi, sebenarnya ada problem profesionalisme profesional," ujar Jimly saat ditemui di YLBHI, Jakarta, Jumat (15/5).

Pilihan Redaksi Mutasi Polri, Kepala Penyidik Kasus BW Pimpin Polres Bekasi SBY: Mesti Cermat dan Jangan Gegabah Tetapkan Tersangka Kejagung Segera Periksa Berkas Perbaikan Perkara BW BW Tak Masalah Gugatan Status Tersangka Dicontoh Koruptor

Jimly mengatakan, jika seseorang melanggar hukum pasti ia melanggar etik, tapi kalau seseorang tidak melanggar hukum belum tentu tidak melanggar etik. Namun jikalau ada seseorang tidak melanggar etik pasti ia tidak melanggar hukum. "Logika kasus BW tidak ditemukan pelanggaran etik, artinya tidak ada pelanggaran hukum," ujarnya.

Wakil Ketua Tim Konsultatif Independen (Tim 9) untuk penyelesaian konflik KPK-Polri ini lantas menyayangkan tindakan pelimpahan kasus BW ke tingkat Polsek oleh Bareskrim Polri. Menurut Jimly tindakan kepolisian tersebut seolah-olah menyepelekan kasus dan tidak memikirkan kepentingan umum di balik kasus yang menimpa BW. (Baca: Bareskrim Serahkan Kasus Samad, BW, dan Novel ke Level Polsek)

Tim Pengawas Advokasi Peradi menyatakan bahwa Bambang Widjojanto tidak bersalah dan tidak melanggar etik ketika menjadi pengacara. Sidang pleno yang dilakukan Peradi memutuskan, Bambang tidak menyalahi aturan ketika menangani kasus sengketa Pilkada tahun 2010.

"Tidak ada yang bisa menceritakan dengan lengkap kronologi kejadian, sehingga komisi pengawas Peradi menghentikan penyelidikan kasus BW karena tak ada unsur dan bukti yang cukup," ujar Ketua Komisi Pengawas Peradi Timbang Pangaribuan dalam diskusi di YLBHI, Jakarta, Jumat (15/5).

(obs)