SBY Merasa Difitnah, Demokrat Tuntut Jokowi Klarifikasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrat berang. Mereka merasa sang ketua umum, Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi sasaran tudingan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan mantan Kepala Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri terkait mandeknya proses pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral) di masa kepemimpinan SBY sebagai Presiden RI. (Baca: Petral Sulit Bubar, Faisal Basri Sebut Intervensi RI 1)

“Presiden Jokowi sebaiknya segera memberi klarifikasi atas spekulasi bahwa tuduhan politik sangat serius yang dinyatakan menterinya kepada SBY, telah dengan sengaja dilakukan atas perintahnya atau Menteri ESDM sedang berusaha menonjolkan heroismenya sendiri,” kata politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik kepada CNN Indonesia, Selasa (19/5).

Pilihan Redaksi Disebut Hambat Pembubaran Petral, SBY Merasa Difitnah SBY vs Menteri ESDM, Politikus Demokrat Minta Bentuk Pansus Faisal Basri Desak Pertamina Batalkan Kontrak Impor Petral Faisal Basri: Kritik Keras Tim Antimafia Tak Terbantahkan

Sudirman Said, ujar Rachland, mengeluarkan tudingan politik tanpa dasar kepada SBY selaku Presiden RI keenam setelah melapor kepada Presiden Jokowi. Inilah yang menimbulkan pertanyaan tentang ada-tidaknya restu Presiden atas tuduhan Sudirman Said itu.

Pada sebuah acara diskusi di Jakarta, Minggu (17/5), Sudirman mengatakan selama ini Pertamina dan pemerintah RI diposisikan sebagai trader minyak pemasok Petral sebagai pihak yang lemah karena bisa diatur untuk terus melakukan pembelian spot (sesuai harga di pasar saat itu), bukan berdasarkan kontrak jangka panjang.

Sudirman juga mengatakan banyak ditanya urusan mafia migas oleh Presiden Jokowi. “Dulu banyak kegiatan inisiatif yang tidak tuntas di level Presiden,” kata dia.

Sementara Faisal Basri menyatakan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dan mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan sesungguhnya berniat untuk mengubah praktik impor migas Petral yang tak sesuai ketentuan.

Namun fungsi Integrated Supply Chain (ISC) yang hendak diperkuat Karen untuk melakukan impor minyak Pertamina, dipreteli para pemburu rente sehingga fungsi impor ISC dialihkan ke anak usaha Petral di Singapura, Pertamina Energy Services.

“Ada pertarungan mafia di belakang ini. Karen juga dibelenggu satu kekuatan besar yang tidak bisa dikendalikan. Menteri ESDM terdahulu sampai Presiden intervensi. Ingat, Dahlan dulu coba bubarkan Petral, tapi langsung kuncul. Ada satu kekuatan yang tidak setuju, tetapi tiga kali dipanggil SBY akhirnya tidak dibubarkan,” kata Faisal.

Tudingan-tudingan Faisal dan Sudirman itulah yang membuat Demokrat menuntut klarifikasi. “Kalau dulu Petral dibubarkan di masa Soeharto berkuasa, menteri yang membubarkan hebat karena saham Petral dimiliki oleh The Powerful. Tapi sekarang kan sepenuhnya milik Pertamina. Nah, Pertamina di bawah siapa?” ujar Rachland melontarkan pertanyaan retoris.

Menurut Rachland, belum tentu menghapus Petral meniadakan pula mafia migas.

Baa juga: Demokrat Berang SBY Difitnah, Minta DPR Panggil Menteri ESDM (agk)