Luhut Sebut Reshuffle Layak Dilakukan di Kuartal Kedua

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Luhut Binsar Panjaitan, menilai wacana perombakan kabinet atau reshuffle yang kabarnya akan dilakukan Presiden Joko Widodo terlalu dini.

Dilakukannya reshuffle beberapa saat setelah dana proyek cair dianggap Luhut kurang bijaksana. Apalagi, menurut dia, Indonesia merupakan negara yang masih berkembang.

Pilihan Redaksi Berkinerja Buruk, Kepala Bappenas Kena Semprot Jokowi Kicauan Menteri Susi: Mundur Jabatan dan Tarif Rp 5 Triliun Jokowi Semprot Menteri, MenPAN Sebut Sebagai Tanda Evaluasi Tolak Reshuffle, PPP Klaim Kinerja Menteri Agama Sudah Bagus PDIP Bantah Isu Reshuffle Akibat Kekecewaan Partai

"Kalau saya lihat ini, maaf ya, jelang 100 hari. Siapa yang bisa? Kalau negara mapan mungkin iya. Tapi Indonesia, enam bulan itu terlalu dini. Kami lihat ada kurang dan lebih, kami setuju," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (20/5).

Luhut menuturkan, waktu yang ideal untuk melakukan reshuffle adalah pada kuartal kedua setelah anggaran tiap kementerian dicairkan atau sekitar Januari hingga Februari 2016 nanti.

"Setelah enam bulan ini kami lihat. Pada kuartal kedua. Itu baru dilakukan Januari-Februari," kata dia.

Dia mengatakan, selama ini perekonomian melambat karena anggaran kementerian baru saja dicairkan. Belum lagi adanya keputusan pencabutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang tentunya membawa dampak sementara terhadap daya beli masyarakat.

Oleh sebab itu, Luhut menganggap tak layak jika saat ini masyarakat menilai para menteri di bidang ekonomi berkinerja buruk.

"Cobalah pikir secara rasionalitas. Bagaimana sekarang itu, Januari-Februari baru tender. Eksekusi dari proyek baru mulai Maret. Dana baru turun April pertengahan. Terus kamu berpikiran begitu. Itu tidak fair," ujar dia.

Meski demikian, Luhut sadar bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden, sehingga ia menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk melakukan hal itu.

Dia juga mengaku tak tahu apa saja yang kemarin diperbincangkan antara Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Presiden. Yang jelas, ia yakin bahwa jika sang Kepala Negara ingin melakukan perombakan, maka akan ada banyak pertimbangan yang akan diambil dan tidak akan mudah ditekan oleh kekuatan partai politik.

"Kalian itu melihat Presiden orang Solo, baik-baik terus. Tapi Presiden itu kalau mau ya dia jalankan," kata Luhut. (meg)