Tokoh Papua: Silakan Menhan Temui Kelompok Separatis

Jakarta, CNN Indonesia -- Koordinator Jaringan Damai Papua, Romo Peter Neles Tebay, menyatakan komitmen pemerintah Jokowi untuk mewujudkan Papua yang bebas konflik disambut baik masyarakat setempat.

“Sekarang harus dipikirkan bagaimana caranya agar dialog-dialog damai itu sungguh-sungguh dipersiapkan dengan baik sehingga efektif untuk menyelesaikan konflik. Itulah harapan tokoh adat, cendekiawan, dan tokoh agama di sini,” kata Neles kepada CNN Indonesia, Rabu (27/5).

Pilihan Redaksi Menko Tedjo: Jokowi akan Bebaskan Semua Tahanan Politik Papua Tahanan Politik Filep Karma Tolak Ajukan Grasi ke Jokowi Beda Jumlah Tahanan Politik Papua Versi Pemerintah & Aktivis Dua Tentara Kabur dari Penyanderaan Kelompok Bersenjata Papua

Sementara terkait rencana Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu untuk berkunjung ke Papua dan membangun komunikasi dengan pemimpin kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka, Neles mengatakan itu sepenuhnya urusan pemerintah RI.

“Jika Menhan mau bertemu kelompok separatis, silakan saja. Kalau pertemuan itu tidak harus kami fasilitasi,” ujar Neles.

Selasa (26/5), Ryamizard mengatakan perwakilan OPM pun telah ke Jakarta untuk berkomunikasi dengan pemerintah. (Baca: Menhan akan Temui Pemimpin Organisasi Papua Merdeka)

Secara terpisah, Natalius Pigai, aktivis dan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia asal Paniai, Papua, meragukan perwakilan OPM yang menemui pemerintah di Jakarta. “Itu OPM betulan atau OPM gadungan?” kata dia.

Pigai mengingatkan pemerintah untuk melibatkan tokoh Papua dalam dialog perdamaian di Bumi Cendrawasih itu. “Harus ada orang Papua dan sosiolog yang menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua,” ujarnya.

Terkait itu, Koordinator Jaringan Damai Papua menawarkan diri untuk berperan sebagai fasilitator demi kesuksesan program pemerintah di Papua. (Baca juga: Jokowi Dianggap Hancurkan Dua Tabu di Papua)

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menegaskan pemerintah Jokowi ingin secara serius melepas stigma ‘daerah konflik’ dan ‘zona berbahaya’ dari Papua. Untuk itu pendekatan ke masyarakat Papua akan dilakukan lewat sudut pandang pembangunan. (agk)