Tiap bulan, ia pun harus memeriksakan dirinya ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Pada Mei 2015 lalu, seperti biasa, Wemintje memeriksakan diri ke Puskesmas di dekat tempatnya tinggal. Nahas, obat yang ingin dibeli ternyata habis.
Janda yang telah ditinggal suaminya selama 15 tahun ini pun harus merogoh kocek sendiri untuk membeli obat. Ia yang tak lagi bekerja ini pun mengalami kesulitan. Padahal, jaminan periksa kesehatan dan obat yang dikonsumsinya telah ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wemintje pun memutuskan untuk mencari obat di sekitar Talawaan. "Untungnya ada dijual obat itu. Saya beli dua strip. Satu strip isi 10 butir. Harganya Rp 20 ribu," katanya.
Helmy menambahkan, membludaknya pasien hipertensi dan penyakit kronis lainnya menjadi salah satu penyebab kelangkaan obat. Jika tiap hari hanya 30 hingga 40 pasien perhari maka pada Mei lalu meningkat menjadi 60 orang.
"Itu tidak cukup untuk pasien kita. Bulan lalu ada peningkatan pasien 50 persen," katanya.
Sementara itu, dana kapitasi yang didapat Puskesmas Talawaan sebanyak Rp 6.000 untuk lebih dari 10 ribu orang.
Sebanyak 60 persen dari dana yang didapat tersebut digunakan untuk jasa 28 pegawai Puskesmas mulai dari dokter hingga perawat dan tenaga medis lain. Sementara 40 persen lainnya untuk masing-masing operasional, obat, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan.
Merujuk catatan BPJS Kesehatan, lebih dari 81 juta penduduk termasuk di Minahasa Utara mendapat pelayanan kesehatan gratis melalui Kartu Indonesia Sehat.
Hingga kini, pembagian kartu telah dilakukan di tujuh provinsi antara lain DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Maluku (Pulau Buru), Papua (Jayapura), dan Papua Barat (Manokwari).
Kamis (28/5), Presiden Jokowi bakal membagikan sebanyak 1.902 kartu kepada penduduk tak mampu antara lain di Puskesmas Talawan, Minahasa Utara. Nenek Wamintje menjadi salah satu peserta BPJS Kesehatan yang bakal menerima kartu secara seremonial oleh Jokowi. (meg)