Hari Ini, Sembilan Tahun Sidoarjo Digempur Lumpur
Rosmiyati Dewi Kandi | CNN Indonesia
Jumat, 29 Mei 2015 07:38 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Matahari belum terbit ketika lumpur vulkanik menyembur dari dalam tanah untuk pertama kalinya di area persawahan sebuah desa di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Hari itu 29 Mei 2006, pukul 05.00 WIB bakda subuh, semburan lumpur terlihat di posisi 200 meter barat daya sumur Banjarpanji-1 milik Lapindo Brantas Inc. yang tengah mengerjakan proyek pengeboran.
Lumpur bercampur gas menyembur setelah pengeboran gas sampai di kedalaman 9.297 kaki pada 27 Mei 2006. Semburan lumpur dan gas berbahaya itu mencapai ketinggian 15 meter disertai suara keras.
Semakin lama, muntahan lumpur dari dalam perut bumi itu makin luas, merendam permukiman, lahan pertanian dan ladang warga, serta membenamkan puluhan pabrik. Dari 5 ribu meter kubik per hari pada awal semburan, volumenya mencapai 170 ribu meter kubik per hari pada Februari 2007.
Saat ini banjir lumpur telah menggenangi 470 hektare lahan dan mengubur sembilan desa. Merujuk pada data awal Badan Pemeriksa Keuangan, lumpur itu telah menghancurkan 10.462 rumah, 23 sekolah, dua kantor pemerintahan, 15 masjid, 23 fasilitas manufaktur, dan 306 hektare sawah.
Sebanyak 7.248 kepala keluarga mengungsi dengan total korban 26.317 jiwa. Mereka terpaksa kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian.
Angka-angka itu dimuat dalam presentasi mantan Kepala BPK Anwar Nasution yang berjudul "Sidoarjo Disaster: A Case of State's Failure to Control Corporate Greed" dalam pertemuan International Organization of Supreme Audit Institutions Working Group on Environmental Auditing (INTOSAI WGEA) ke-11 di Arusha, Tanzania, 25-29 Juni 2007.
Merujuk data BPK, kerugian ekonomi jangka pendek serta jangka panjang akibat semburan lumpur itu mencapai US$ 3,46 miliar dan kerugian keuangan hingga US$ 0,52 miliar. Sebuah proyek yang justru mendatangkan kerugian ekonomi, sosial politik, lingkungan, dan kesehatan.
Bersama PT Medco E&P Brantas dan Santos Brantas Pty Ltd., Lapindo Brantas memang memiliki hak atas penggalian di Blok Brantas. Proyek pengeboran gas yang digarap sejak 8 Maret 2006 itu bernilai US$ 24 juta.
Hari-hari ini, kontroversi atas penyebab semburan lumpur itu masih berlanjut. Polda Jawa Timur bahkan pernah menetapkan 13 tersangka terkait semburan lumpur tersebut, yaitu dari pihak PT Energi Mega Persada Tbk, PT Medici Citra Nusa, PT Tiga Musim Mas Jaya, dan Lapindo Brantas.
Namun penyidikan kasus dihentikan lantaran perkara perdata yang digugat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) tersebut kandas.
Dalam kontroversi itu mengemuka dua argumentasi yang dianggap menjadi biang keladi terjadinya semburan lumpur. Pertama, luberan lumpur merupakan bencana alam yang terpengaruh peristiwa gempa 5,9 Skala Richter yang terjadi di Yogyakarta, 26 Mei 2006.
Kedua, lumpur yang memadati area di Kabupaten Sidoarjo itu disebabkan eksplorasi pengeboran gas yang dilakukan Lapindo Brantas. Pendapat ini paling mengemuka dalam sebuah konferensi internasional yang dihelat di Afrika Selatan, 26-29 Oktober 2008.
Konferensi yang dihadiri ahli geologi dari seluruh dunia itu menghasilkan empat kesimpulan: tiga ahli geologi mendukung gempa Yogyakarta sebagai penyebab semburan lumpur; 42 ahli menyatakan pengeboran Lapindo yang menjadi biang keladi luapan lumpur; 13 ahli menyebut kombinasi gempa Yogyakarta dan pengeboran; 16 ahli lainnya menyatakan belum bisa beropini.
Pertentangan opini itu masih terjadi sampai hari ini, tepat di tahun kesembilan setelah lumpur merampas kehidupan warga setempat. Mereka kini masih menunggu proses pencairan ganti rugi, untuk kembali melanjutkan hidup.
Baca juga penjelasan Direktur Utama PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabussala, dalam wawancara dengan CNN Indonesia: Ganti Rugi Korban Lumpur Dibayar sebelum Lebaran (agk/gen)
Lumpur bercampur gas menyembur setelah pengeboran gas sampai di kedalaman 9.297 kaki pada 27 Mei 2006. Semburan lumpur dan gas berbahaya itu mencapai ketinggian 15 meter disertai suara keras.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebanyak 7.248 kepala keluarga mengungsi dengan total korban 26.317 jiwa. Mereka terpaksa kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian.
Merujuk data BPK, kerugian ekonomi jangka pendek serta jangka panjang akibat semburan lumpur itu mencapai US$ 3,46 miliar dan kerugian keuangan hingga US$ 0,52 miliar. Sebuah proyek yang justru mendatangkan kerugian ekonomi, sosial politik, lingkungan, dan kesehatan.
Bersama PT Medco E&P Brantas dan Santos Brantas Pty Ltd., Lapindo Brantas memang memiliki hak atas penggalian di Blok Brantas. Proyek pengeboran gas yang digarap sejak 8 Maret 2006 itu bernilai US$ 24 juta.
Hari-hari ini, kontroversi atas penyebab semburan lumpur itu masih berlanjut. Polda Jawa Timur bahkan pernah menetapkan 13 tersangka terkait semburan lumpur tersebut, yaitu dari pihak PT Energi Mega Persada Tbk, PT Medici Citra Nusa, PT Tiga Musim Mas Jaya, dan Lapindo Brantas.
Namun penyidikan kasus dihentikan lantaran perkara perdata yang digugat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) tersebut kandas.
Dalam kontroversi itu mengemuka dua argumentasi yang dianggap menjadi biang keladi terjadinya semburan lumpur. Pertama, luberan lumpur merupakan bencana alam yang terpengaruh peristiwa gempa 5,9 Skala Richter yang terjadi di Yogyakarta, 26 Mei 2006.
Kedua, lumpur yang memadati area di Kabupaten Sidoarjo itu disebabkan eksplorasi pengeboran gas yang dilakukan Lapindo Brantas. Pendapat ini paling mengemuka dalam sebuah konferensi internasional yang dihelat di Afrika Selatan, 26-29 Oktober 2008.
Konferensi yang dihadiri ahli geologi dari seluruh dunia itu menghasilkan empat kesimpulan: tiga ahli geologi mendukung gempa Yogyakarta sebagai penyebab semburan lumpur; 42 ahli menyatakan pengeboran Lapindo yang menjadi biang keladi luapan lumpur; 13 ahli menyebut kombinasi gempa Yogyakarta dan pengeboran; 16 ahli lainnya menyatakan belum bisa beropini.
Pertentangan opini itu masih terjadi sampai hari ini, tepat di tahun kesembilan setelah lumpur merampas kehidupan warga setempat. Mereka kini masih menunggu proses pencairan ganti rugi, untuk kembali melanjutkan hidup.
Baca juga penjelasan Direktur Utama PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabussala, dalam wawancara dengan CNN Indonesia: Ganti Rugi Korban Lumpur Dibayar sebelum Lebaran (agk/gen)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK