Panglima TNI Moeldoko Sepakat Penggantinya Tak Harus dari AU

Jakarta, CNN Indonesia -- Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, adanya kemungkinan keterlibatan TNI atas nama-nama yang nantinya akan menjadi pengganti dirinya setelah pensiun pada 1 Agustus mendatang. Kendati demikian, lanjut Moeldoko, keterlibatan terse‎but hanya bersifat saran yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. (Baca juga: Jokowi Kemungkinan Pilih Panglima TNI Usai Pernikahan Anaknya)

"Kalau pun ada keterlibatan TNI, dalam bentuk saran dan masukan kepada presiden," ujar Moeldoko di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/6).

Moeldoko enggan berkomentar lebih lanjut saat ditanyai apa saja saran dan kriteria panglima TNI yang disampaikan kepada Presiden Jokowi. Tak lupa, ia pun menekankan pemilihan calon pengganti dirinya merupakan kewenangan Presiden Jokowi seutuhnya.

"Saya kira kriteria itu bersifat internal," tuturnya.

Pilihan Redaksi Imparsial: Tiga Kepala Staf TNI Bebas Pelanggaran HAM Bentrok dengan TNI AU, Tujuh Anggota Kopassus Jadi Tersangka Salim Said Harapkan Panglima TNI Baru Dari Kalangan AU

Terkait pergantian Panglima TNI, banyak pihak yang menyarankan agar Panglima yang selanjutnya berasal dari TNI Angkatan Udara (AU) sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam pasal 13 ayat 4 disebutkan panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Sejauh ini pergantian panglima TNI sudah dilakukan secara bergiliran.

"Saya kira itu sudah dijawab oleh Pak Andi Widjajanto. Sesuai dengan politik keamanan negara, dan politik pertahanan," ucapnya. (Baca juga: Istana Sebut Panglima TNI Pengganti Moeldoko Tak Harus AU)

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyatakan pengganti Panglima TNI Jenderal Moeldoko tak harus dari Angkatan Udara. Penunjukan bergantung pada kebutuhan politik pertahanan Presiden Jokowi.

Disisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menyatakan Presiden Jokowi belum menentukan pengganti Moeldoko. Meski demikian ia berpendapat jabatan nomor satu di TNI itu seharusnya diserahkan kepada KSAU Marsekal Agus Supriatna. Selain dia, kepala staf yang lain adalah KASAD Jenderal Gatot Nurmatyo dan KASAL Laksamana Ade Supandi.

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan hingga kini belum ada satupun nama calon Panglima TNI yang diserahkan pemerintah ke DPR. Setya mengatakan pemilihan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Jokowi selaku Presiden, tidak harus (bergiliran) antar angkatan. Yang penting, kata dia, kriteria Panglima TNI harus cocok dengan kepentingan yang dibutuhkan. “Pada akhirnya akan diseleksi oleh DPR, diterima atau ditolak. Tapi semua mekanisme pemilihannya kami serahkan ke Presiden.

Jenderal Moeldoko yang menjabat Panglima TNI saat ini berasal dari Angkatan Darat. Sebelumnya jabatan itu diemban oleh Laksamana Agus Suhartono dari Angkatan Laut.

(hel)