Llilitan kasus pertama yang menimpanya adalah kasus dugaan korupsi proyek gardu induk PLN Jawa, Bali dan Nusatenggara tahun 2011-2013. Dalam kasus itu peran Dahlan Iskan adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran karena waktu itu dia adalah Direktur Utama PLN.
Proyek pembangunan ini menggunakan dana APBN sebesar Rp 1,063 triliun. Namun dalam 21 pembangunan gardu induk, sebanyak 13 gardu induk bermasalah, 3 tidak dikerjakan dan 5 gardu induk kelar. Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan DKI Jakarta, kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan sebesar Rp 33,2 miliar. (BACA FOKUS: Gardu Induk Setrum Dahlan)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam proyek gardu itu, Dahlan dijerat dengan bukti bahwa pembangunan kontruksi dilakukan berdasarkan dengan barang yang dibeli, padahal seharusnya pembayaran dilakukan berdasarkan perkembangan pembangunan konstruksi. (Baca juga: Terbang dari AS ke RI, Dahlan Iskan Hadapi 'Jumat Keramat')
Bukan berarti jika sudah ditetapkan korupsi kasus proyek gardu induk ini, urusan Dahkan Iskan dengan Kejati DKI Jakarta selesai. Kejati DKI Jakarta kini tengah membidik Pak Bos Dahlan Iskan dengan sangkaan baru yaitu tindak pidana pencucian uang. (Baca juga: Jadi Tersangka, Dahlan Iskan Minta Maaf ke Istri)
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Waluyo membenarkan pihaknya berencana mengumpulkan sejumlah alat bukti terkait sangkaan tersebut. "Iya arahnya ke tindak pidana pencucian uang dalam hal pengembalian uang negara. Ada tidak gratifikasinya. Ini jelas masih terus dikembangkan," kata Waluyo.
Untuk menguak aliran dana tersangka korupsi proyek pengadaan gardu induk tahun 2011-2013 ini, pihaknya bakal menggandeng Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).