Ahok Akui Buruknya Manajemen Aset Ibu Kota

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan mengambil alih lahan yang selama ini tercatat sebagai aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari oknum yang memanfaatkan tanah-tanah tersebut.

Pengambilalihan lahan dari para oknum akan dilakukan sebagai salah satu langkah Ahok membenahi pengelolaan aset milik Pemprov DKI Jakarta yang karut-marut selama ini.

"Memang dari dulu karut-marut (manajemen aset milik Pemprov DKI Jakarta). Makanya, sekarang kita lagi benahi. Kita mulai ambil alih (beberapa aset) untuk jadi RPTRA, untuk jadi rumah susun. Persoalannya sekarang semua tanah diduduki orang," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (19/6). (Baca juga: Dewan Nilai Ahok-Djarot Buruk Kelola Aset Ibu Kota)

Pilihan Redaksi Rombak Direksi, Ahok Pasang Target Bank DKI IPO di 2017 Dewan Nilai Ahok-Djarot Buruk Kelola Aset Ibu Kota Djarot: Rumah Susun jadi Prioritas Pembangunan Jakarta 2017

Ahok mengaku telah menginstruksikan para Wali Kota di DKI Jakarta untuk menjalankan pengambilalihan aset milik Pemprov DKI Jakarta dari oknum-oknum yang memanfaatkannya sampai saat ini.

Mantan Bupati Belitung Timur itu bahkan sampai mengeluarkan ancaman akan memecat para Wali Kota yang tidak memiliki nyali untuk menjalankan perintahnya tersebut.  (Baca: Ahok Minta Bantuan Kejagung Selesaikan Sengketa Aset)

"Kalau dia (oknum yang merebut lahan) macam-macam ya lapor polisi. Saya yakin kok, preman di Jakarta ini memang bersenjata lengkap? Kalau pun bersenjata pasti kalah sama anggota brimob yang terlatih menembak. Kalau mau ribut, ya ribut sekalian!" kata Ahok.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi telah melayangkan kritik terhadap buruknya manajemen aset milik Pemprov DKI Jakarta selama ini. Untuk membantu Pemprov DKI dalam melakukan manajemen aset yang lebih baik, Prasetyo mengatakan akan membentuk sebuah panitia khusus aset beberapa waktu ke depan.

Politisi PDIP itu menargetkan munculnya perbaikan dan efisiensi penggunaan aset-aset milik Pemprov DKI Jakarta dari pembentukan pansus angket tersebut.

"Saya langsung ke lapangan, kok banyak (aset) yang berubah fungsi. Nama-nama aset juga banyak yang tidak benar. Kita akan luruskan semuanya ini, mumpung kepemimpinan DPRD masih di tangan saya," ujar Prasetyo. (sip)