Zulkifli Hasan Minta Jokowi Tunda Reshuffle Hingga Setahun

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR) meminta Presiden Joko Widodo untuk menunda pengumuman perombakan (reshuffle) menteri dalam Kabinet Kerja hingga pasca Lebaran. Menurutnya, penilaian kinerja selama enam bulan yang kini dilakukan Jokowi belum dapat memutuskan apakah seseorang dianggap berhasil atau gagal menjadi menteri.

"Kita lagi sibuk Lebaran, harga naik, fokus itu dulu yang harus diselesaikan. Kasih kesempatan setahun, baru kita nilai. Menteri sekarang sudah kerja siang malam," ujar Zulkifli ketika ditemui di Hotel Shangri La, Jakarta, Minggu (21/6). (Baca juga: Isu Rombak Kabinet Merebak, Menteri-Menteri Pasrah)

Zulkifli mengaku pernah merasakan posisi menteri yang masih beradaptasi dalam satu semester pertama. Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. "Kalau setahun itu, adil. Kalau enam bulan, orang baru belajar. Saya pernah jadi menteri. Jadi kita dukung dulu penuh, baru kita nilai setahun," katanya. (Baca juga: Hindari ABS, Jokowi Follow Akun Menteri dan Kementerian)

Pilihan Redaksi Target Dwelling Time Tak Tercapai, Jokowi Ngamuk di Pelabuhan Presiden Jokowi Sebut Ada Kementerian Dapat Nilai Merah Jokowi: Saya Sudah Ngomong, Kalau Dicopot ya Dicopot! Jokowi Putuskan Sendiri Rapor Merah hingga Hijau Menteri

Saat para petinggi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) melakukan buka bersama kemarin, di kantor DPP NasDem, para petinggi KIH juga tidak memberikan banyak komentar. Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menyatakan sejauh ini kinerja menteri dari Partai Hanura berjalan dengan baik.

"Saya instruksikan untuk kerja dengan baik, kesungguhan dan tentunya hati nurani," ucapnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Palon sama sekali tidak mau berkomentar terkait isu reshuffle tersebut. 

Isu reshuffle ini kembali menguat setelah Presiden Jokowi meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk memberikan dua halaman laporan berisi pencapaian program dalam enam bulan lalu dan rencana program dalam enam bulan ke depan.

Laporan kinerja para menteri ini diminta Jokowi karena isu adanya perombakan kabinet akan dilakukan setelah Lebaran. Beberapa menteri dinilai publik kurang menunjukkan kinerja yang kurang baik. Salah satu yang disoroti adalah menteri di bidang perekonomian karena dinilai tidak cukup responsif menjaga kestabilan harga-harga pokok. (Baca juga: DPR Kritik Performa Menteri Ekonomi Jokowi)

Presiden Jokowi menyebutkan, penilaian kinerja seluruh kementerian dikategorikan dengan nilai merah, kuning, dan hijau. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengungkapkan, Presiden memutuskan sendiri perkara penilaian tersebut. (hel)