Target Dwelling Time Tak Tercapai, Jokowi Ngamuk di Pelabuhan
Rabu, 17 Jun 2015 13:48 WIB
Saat mengunjungi Pelabuhan Tanjung Priok pada September tahun lalu, Jokowi telah menginstruksikan dwelling time paling lama 3 hari. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo mengancam akan mencopot menteri, direksi badan usaha milik negara (BUMN) pelabuhan, hingga operator di lapangan yang dianggap tak mampu mempersingkat dwelling time (waktu tunggu kontainer di pelabuhan) sesuai target yang ditetapkan.
Ancaman tersebut dilontarkan RI-1 ketika melakukan peninjauan ke Kantor Pelayanan Terpadu Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (17/6).
Setelah tiga kali mempertanyakan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino, dan seorang pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan.
"Berapa hari barang bisa keluar?" tanya Jokowi sekali.
Seorang pejabat Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa secara umum ada tiga jalur yang jika dirata-rata akan menyebabkan dwelling time membutuhkan waktu 5,59 hari. Waktu tersebut turun dari tahun 2013 yang perlu 8,9 hari untuk kontainer menunggu di pelabuhan.
Jawaban tersebut agaknya belum membuat puas Jokowi. Ia pun menanyakan kembali, “Siapa yang menentukan paling lama untuk urusan penerbitan izin instansi?"
Menteri Indroyono lantas menjelaskan soal proses dwelling time, dari waktu izin bongkar, lalu barang masuk dari kapal dan mengurus izin, kemudian kapal tersebut mengirim dokumen ke sistem Indonesia National Single Window (INSW), sampai akhirnya keluar persetujuan dan barang keluar dari pelabuhan.
Masih tak puas, Jokowi pun mengulangi pertanyaan yang sama, "Iya saya mengerti. Saya 28 tahun di (bidang) ini. Siapa yang paling lama mengurus, baik impor maupun ekspor?"
Indroyono memaparkan, “Kalau impor kan ada timeline atau jalur merah. Barangnya macam-macam. Masuknya itu baru datang, baru minta izin. Supaya bea cukai berlama-lama dan tidak kelihatan. Itu di jalur merah. Ada jalur kuning dan hijau."
Dengan nada semakin tinggi, Jokowi pun menyela penjelasan Indroyono, “Lalu untuk barang umum dan harian bagaimana? Saya minta yang paling lama. Jangan dibilang bagus, tapi nyatanya dwelling time kita dibanding negara lain jauh lebih lama. Kalau bea cukai, ya disampaikan, kalau Kementerian Perdagangan, ya disampaikan."
Jokowi akhirnya melanjutkan peninjauan ke kapal penumpang yang akan menuju ke Ambon, Maluku, tanpa mendapatkan jawaban yang ia harapkan. Seusai berkeliling kapal, ia pun menuju ke Control Tower PT Pelindo II yang letaknya tak jauh dari tempat awal.
Ia menuturkan, peninjauan ini dilakukan untuk mengetahui pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok, terutama yang terkait dengan dwelling time, karena Indonesia termasuk yang paling lama. Menurutnya, hal itu disebabkan oleh pengelola pelabuhan tak mampu memberikan pelayanan yang cepat. Parahnya, dwelling time tak kunjung berubah menjadi lebih singkat.
"Dwelling time masih 5,5 hari. Ya paling tidak bisa dipersingkat jadi 4,7 hari. Tapi 5,5 hari itu kita enggak tahu benar apa tidak," kata Jokowi dengan wajah menahan emosi. (gen/gen)
Ancaman tersebut dilontarkan RI-1 ketika melakukan peninjauan ke Kantor Pelayanan Terpadu Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (17/6).
Setelah tiga kali mempertanyakan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino, dan seorang pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan.
"Berapa hari barang bisa keluar?" tanya Jokowi sekali.
Seorang pejabat Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa secara umum ada tiga jalur yang jika dirata-rata akan menyebabkan dwelling time membutuhkan waktu 5,59 hari. Waktu tersebut turun dari tahun 2013 yang perlu 8,9 hari untuk kontainer menunggu di pelabuhan.
Jawaban tersebut agaknya belum membuat puas Jokowi. Ia pun menanyakan kembali, “Siapa yang menentukan paling lama untuk urusan penerbitan izin instansi?"
Menteri Indroyono lantas menjelaskan soal proses dwelling time, dari waktu izin bongkar, lalu barang masuk dari kapal dan mengurus izin, kemudian kapal tersebut mengirim dokumen ke sistem Indonesia National Single Window (INSW), sampai akhirnya keluar persetujuan dan barang keluar dari pelabuhan.
Masih tak puas, Jokowi pun mengulangi pertanyaan yang sama, "Iya saya mengerti. Saya 28 tahun di (bidang) ini. Siapa yang paling lama mengurus, baik impor maupun ekspor?"
Indroyono memaparkan, “Kalau impor kan ada timeline atau jalur merah. Barangnya macam-macam. Masuknya itu baru datang, baru minta izin. Supaya bea cukai berlama-lama dan tidak kelihatan. Itu di jalur merah. Ada jalur kuning dan hijau."
Dengan nada semakin tinggi, Jokowi pun menyela penjelasan Indroyono, “Lalu untuk barang umum dan harian bagaimana? Saya minta yang paling lama. Jangan dibilang bagus, tapi nyatanya dwelling time kita dibanding negara lain jauh lebih lama. Kalau bea cukai, ya disampaikan, kalau Kementerian Perdagangan, ya disampaikan."
Ia menuturkan, peninjauan ini dilakukan untuk mengetahui pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok, terutama yang terkait dengan dwelling time, karena Indonesia termasuk yang paling lama. Menurutnya, hal itu disebabkan oleh pengelola pelabuhan tak mampu memberikan pelayanan yang cepat. Parahnya, dwelling time tak kunjung berubah menjadi lebih singkat.
"Dwelling time masih 5,5 hari. Ya paling tidak bisa dipersingkat jadi 4,7 hari. Tapi 5,5 hari itu kita enggak tahu benar apa tidak," kata Jokowi dengan wajah menahan emosi. (gen/gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
Lihat Semua
BERITA UTAMA
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK