Jokowi akan Terbitkan Surat Presiden soal Revisi UU KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan Presiden Jokowi belum menerbitkan Surat Presiden perihal revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

"Surat dari Presiden itu belum. ‎Kalau pemerintah berarti harus Presiden melalui Surat Presiden," kata JK di Jakarta, Rabu (24/6).

Pilihan Redaksi Uji Materi UU KPK, Ahli: Pimpinan KPK Harus Terlindungi KPK Mengaku Tak Terlibat Lobi Soal Revisi UU KPK Fahri Hamzah Yakin Jokowi Tak Akan Tolak Revisi UU KPK

Oleh karena itu, JK menegaskan belum ada keputusan atau sikap final dari Jokowi terkait revisi UU KPK. Pembahasan soal revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih menjadi perdebatan meski DPR sudah sepakat memasukkannya ke Program Legislasi Nasional Prioritas 2015. (Lihat Juga: Fahri Hamzah Yakin Jokowi Tak Akan Tolak Revisi UU KPK)

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan Presiden tidak terkait persetujuan revisi UU KPK masuk ke prolegnas atau tidak. DPR RI lantas akan menunggu keputusan selanjutnya yang diambil pemerintah, baik itu meneruskan revisi atau menarik dari prolegnas. (Baca Juga: Pemerintahan Jokowi Tak Kompak Soal Revisi UU KPK)

Sayangnya, sikap pemerintah terpecah belah. Jika JK menegaskan Jokowi belum memiliki sikap final atas revisi UU KPK. Menurut keterangan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrachman Ruki menjelaskan Presiden Jokowi menolak rencana dan usul revisi UU KPK. Penolakan dilakukan karena Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi ditujukan untuk kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Namun, KPK akan tetap membantu mengawasi. (Lihat Juga: Presiden Jokowi Tolak Revisi UU KPK)

"Pesan Presiden untuk KPK, Kejaksaan, dan Polri bekerja secara sinergi, tetapi yang paling menggembiarakan, dengan tegas Presiden mengatakan bahwa tidak ada keinginan Presiden melemahkan KPK. Oleh karena itu, revisi UU KPK, Presiden menolak," ujar Ruki pada Jumat (19/6). 

Sebelumnya, pembahasan revisi UU KPK dilakukan bersamaan dengan pengumuman dari Badan Legislasi perihal Prolegnas Prioritas 2015. Dalam pembahasan tersebut, Ketua Baleg Sareh Wiyono mengatakan Baleg menyetujui usulan pemerintah yang meminta revisi UU KPK masuk dalam Prolegnas Prioritas 2015 menggantikan revisi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah. (Lihat Juga: DPR Resmi Setujui Revisi UU KPK dan Dana Aspirasi)

Sareh mengatakan sebenarnya Baleg tidak menyetujuinya lantaran revisi UU KPK masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah 2014 hingga 2019 dan memiliki urutan nomor 63. Namun, Sareh mengatakan desakan Menkumham yang mengatakan revisi UU KPK mendesak maka DPR akhirnya menyetujui revisi tersebut masuk Prolegnas Prioritas 2015.

"Akhirnya Baleg dapat menyetujui usulan tersebut dan meminta pada pemerintah untuk tidak menarik kembali usulan RUU tersebut karena penambahan atau penggantian RUU prioritas harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPR RI," kata Sareh di ruang paripurna, Selasa (23/6). (utd)