Jokowi Tak Setuju Dana Aspirasi DPR Rp 11 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago menyatakan Presiden Jokowi tak sepakat soal dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat yang jumlah totalnya mencapai Rp 11,2 triliun. Aturan soal dana itu telah disetujui DPR dalam rapat paripurna mereka, Selasa kemarin (23/6). (Baca: DPR Resmi Setujui Dana Aspirasi dan Revisi UU KPK)

“Presiden tidak setuju,” kata Andrinof di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/6). (Baca juga Restu Jokowi: Penentu Lolos Tidaknya Dana Aspirasi Rp 11 Triliun)

Pilihan Redaksi SBY: Dulu sebagai Presiden Saya Tolak Jatah Anggaran buat DPR Plinplan Demokrat soal Dana Aspirasi DPR Rp 11,2 Triliun Demokrat Ragu Jokowi Loloskan Dana Aspirasi Rp 11 Triliun DPR akan Lobi Jokowi untuk Loloskan Dana Aspirasi

Menurut Andrinof, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan merinci apa saja pertimbangan Presiden Jokowi tak menyepakati dana aspirasi.

“Kalau berdasarkan UU, perencanaan program pembangunan diambil dari visi misi Presiden. Jadi kalau pakai konsep dana aspirasi, bisa bertabrakan dengan visi misi Presiden,” ujar Andrinof.

Andrinof meminta DPR memahami ketidaksetujuan Jokowi. “Kami harus konsisten dengan sistem,” kata dia.

Potensi tabrakan antara eksekutif dan legislatif dalam perencanaan pembangunan jika DPR juga memiliki wewenang sebagai pengguna anggaran, sebelumnya juga dikemukakan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

“Betapa besar dana APBN dan APBD yang tidak berada di tangan eksekutif dalam perencanaannya. Betapa rumit dan kompleksnya perencanaan pembangunan karena eksekutif dan legislatif punya keinginan dan rencana sendiri,” ujar SBY. (Baca SBY: Dulu sebagai Presiden, Saya Tolak Jatah Anggaran untuk DPR)

Istana menginginkan DPR untuk kembali ke fungsinya semula, yakni pengawasan, legislasi, dan pembahasan anggaran –bukan pengguna anggaran. “Kalau masing-masing (eksekutif dan legislatif) kembali pada fungsi masing-masing, tak akan bersinggungan,” kata Andrinof.

Andrinof juga tak menampik pemerintah khawatir dengan potensi penyelewengan dana aspirasi. “Efeknya (bila diselewengkan) besar, apalagi Rp 20 miliar (untuk satu anggota DPR). Total Rp 11,2 triliun ini berefek lebih besar pada pembangunan,” kata dia.

Soal ketidaksetujuan Jokowi terkait dana aspirasi ini akan dibahas lebih lanjut oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan. (Baca Menkeu: Dana Aspirasi Rp 11 Triliun Tak Sesuai Ketentuan)

Sementara itu  DPR siap melobi Jokowi untuk memuluskan realisasi dana aspirasi. DPR akan memberikan penjelasan utuh kepada Presiden mengenai kenapa Rp 11,2 triliun dana aspirasi layak dimasukkan dalam APBN. (Baca: DPR akan Lobi Jokowi untuk Loloskan Dana Aspirasi)

Sebelumnya, sejumlah aktivis dan lembaga swadaya masyarakat menolak dana aspirasi karena menganggapnya sebagai bentuk pemborosan anggaran dan rawan diselewengkan sebagai dana kampanye.

(agk)