Ahok Dukung Permintaan Naik Gaji DPRD Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama setuju jika gaji anggota DPRD dan DPR dinaikan. Namun kenaikan gaji ini mesti diimbangi perbaikan komitmen anti korupsi dalam diri anggota dewan.

Bukan hanya setuju gaji anggota dewan dinaikan, Ahok juga mengaku setuju jika gaji pegawai negeri sipil juga naik selama diimbangi dengan kinerja mereka.

Pilihan Redaksi Ahok Minta Mendagri Awasi APBD Provinsi Lain Seketat Jakarta Sembilan Bulan Kerja, DPRD Jakarta Belum Hasilkan Apapun Serapan APBD DKI Jakarta Baru di Bawah 10 Persen Taufik: Ahok Gagal Benahi Transportasi Jakarta

"Gaji terlalu rendah tidak bisa. Saya setuju (gaji gaji naik) tapi mesti benar-benar berlaku peraturan. Begitu kamu tertangkap naik mobil mewah, kalau dibilang meminjam, berarti gratifikasi," kata pria yang akrab disapa Ahok ini di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (25/6).

Kenaikan gaji ini dinilainya tidak akan membebani keuangan negara. Justru menurut Ahok, penghematan bisa dilakukan selama semua aturan dan komitmen antikorupsi ditegakan. (Baca juga: Per Agustus, Ahok Janjikan Gaji Sopir Kopaja Rp 5,4 Juta)

Selain itu, Ahok berharap seluruh transaksi yang dilakukan pejabat publik harus melalui bank. Hal ini bertujuan agar pengawasan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bisa dijalankan.

"Asal tidak korupsi dan tidak mark up (anggaran) lagi, pasti negara lebih hemat," katanya.

Sebelumnya pengurus Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) menemui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Jakarta, Rabu (24/6). Mereka mengeluhkan uang perjalanan dinas sebesar Rp 500 ribu yang diterima anggota DPRD selama ini.

Mereka meminta Menteri Dalam Negeri meninjau ulang jumlah uang perjalanan dinas tersebut yang dirasa kurang tersebut.

Selain itu Adeksi juga meminta kenaikan beberapa tunjangan lain seperti kenaikan uang representasi, adanya uang paket sebesar 100 persen dari uang representasi, dan kenaikan tunjangan jabatan menjadi 200 persen.


(sur)