Jelang Uji Kelayakan Sutiyoso, DPR Terima Korban 27 Juli

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi I DPR melakukan audiensi bersama korban tragedi penyerangan kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, atau yang dikenal dengan tragedi Kudatuli (Kerusuhan 27 Juli 1996). Hendrik Dikson Sirait, korban Kudatuli, ditemani dengan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asas Manusia Indonesia (PBHI) menemui Wakil Ketua Komisi I Asril Hamzah Tanjung.

Audiensi tersebut dilakukan oleh Hendrik terkait pencalonan Sutiyoso menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Dalam audiensi tersebut, hadir pula Anggota Komisi I DPR Fraksi PPP Achmad Dimyati Natakusumah dan Anggota Komisi I DPR Fraksi PKB Syaiful Bahri Anshori. (Baca juga: Empat Pekerjaan Rumah Bagi Calon Kepala BIN Baru)

Pilihan Redaksi Sutiyoso Cuek Isu Jadi Calon Kepala BIN karena Balas Jasa Calon Kepala BIN Sutiyoso: Tak Ada yang Menolak, Enggak Seru Kepala BIN: Mayoritas Anggota Kami Sipil Pekan Depan, Kelayakan Sutiyoso Sebagai Kepala BIN Diuji

"Saya tidak dalam posisi mendukung atau menolak. Saya hanya ingin mengingatkan publik dan presiden, orang yang melakukan penghilangan secara paksa ini menjadi Kepala BIN," ucap Hendrik di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/6).

Ia menceritakan, kasus penculikan terhadap dirinya terjadi pada 1 Agustus 1996 silam. Saat itu, ia menentang tindakan rezim Orde Baru yang menyerang markas PDI di Jalan Diponegoro. Menurut dia, saat itu, ia diculik oleh Detasemen Inteldam Jaya selama dua hari.

Selama diculik, ia menjelaskan, kerap mendapat tindakan penyiksaan oleh sekitar lima orang interogator. Adapun tindakan penyiksaan yang ia terima seperti pemukulan, tendangan, tamparan hingga penyetruman.

"Patut diduga penculikan itu atas perintah Pangdam Jaya yang saat itu dijabat Mayjen Sutiyoso," kata dia. (Baca juga: Sutiyoso Diminta Persiapkan Jawaban Soal Insiden 27 Juli 1996)

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Hamzah Tanjung mengatakan laporan yang disampaikan oleh Hendrik akan menjadi pertimbangan jelang uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sutiyoso yang rencananya akan dilakukan pada pekan depan.

Asril mengatakan, tiga hingga empat laporan serupa sebelumnya juga pernah diterima oleh pimpinan DPR. Diketahui, terkait pencalonan Kepala BIN, DPR memang membuka ruang untuk menyerap pandangan masyarakat terlebih dahulu. (Baca juga: Sutiyoso, Jenderal Lapangan yang Jadi Spion Jokowi)

"Kami akan tampung seluruh bukti dan cross check, karena tidak bisa kami tentukan sepihak," ucap Asril. (hel)