Dukung Dana Parpol Naik, DPR Sebut Partai Tak Boleh Miskin

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman mengatakan, kenaikan 10 kali lipat untuk dana partai politik telah disetujui. Keputusan tersebut diambil pada saat Komisi II rapat membahas audit BPK bersama Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu yang lalu.

Rambe menilai dana parpol memiliki esensi, dapat membuat partai tidak akan bekerja seperti layangan putus. Oleh sebab itu, ia menilai kenaikan 10 kali lipat itu merupakan hal yang pas untuk partai politik.

Pilihan Redaksi Praktikno: Soal Dana Aspirasi, Jokowi Hati-hati Pakai APBN Jokowi Isyaratkan Tak Setuju Dana Parpol Naik, Tjahjo Melunak DPR Berang Pemerintah Tolak Dana Aspirasi DPR Minta Rakyat Tak 'Gebuki' Partai soal Dana Bantuan Parpol

"Parpol tidak boleh melarat. Harus dibantu pemerintah," kata Rambe di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/6).

Politikus Golkar ini juga mengatakan usulan kenaikan bantuan anggaran ini tidak akan membebani keuangan negara. Ia mencontohkan, pada Pemilu Legislatif 2014 lalu, perolehan suara Golkar sekitar 20 juta suara. Dengan demikian, bantuan negara yang diperoleh Golkar setiap tahunnya hanya sekitar Rp 2 miliar dengan perhitungan Rp 108 per suara. (Baca juga: AMAN Minta Jokowi Tolak Dana Aspirasi DPR)

Saat ini, bantuan dana untuk parpol diberikan sebesar Rp 108 per suara. Pemerintah mempertimbangkan untuk menaikkan dana bantuan itu. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya mengatakan, pihaknya telah menyerahkan draf usulan kenaikan dana bantuan parpol kepada Presiden Joko Widodo.

Namun, Tjahjo menegaskan usulan ini masih dipertimbangkan dan potensi untuk ditolak pun tetap ada. Yang pasti, untuk nominalnya masih akan dibahas dengan Kementerian Keuangan dan DPR RI.

Sebelum mengajukan kenaikan dana parpol ini, sekitar Maret 2015 lalu, Tjahjo menyatakan pemerintah akan memberikan biaya berdemokrasi partai politik Rp 1 Triliun setiap tahunnya dari kas APBN untuk satu partai. (Baca juga: Selain Dana Aspirasi, Biaya Bantuan Parpol Naik 10 Kali Lipat)

Mantan Sekretaris Jenderal PDIP pun mengatakan dana tersebut dikeluarkan dengan tujuan memperbaiki parpol demi memperjelas pendanaan, termasuk melakukan program sesuai fungsi parpol dalam berdemokrasi.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2009, jumlah bantuan dana partai politik dari APBN untuk partai yang berada di DPR RI sebesar Rp 21 juta per kursi atau sebesar Rp 11,5 miliar.

Di 2009, partai politik yang paling banyak mendapatkan pundi uang dari APBN adalah Partai Demokrat, sebanyak Rp 2,3 miliar setiap tahunnya dengan jumlah pemilih sekitar 22 jutaan suara dan keluar sebagai partai pemenang. (sur)