Budi berharap pihaknya diberikan anggaran yang setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Ya kami berharap semua ada pemerataan, persamaan. Jadi di kala orang bekerja didukung dengan dukungan maksimal, hasilnya maksimal," kata Budi di Markas Besar Polri, Jakarta, Senin (29/6).
Dia mengatakan, anggaran penyidikan setiap kasus nilainya beragam, ditentukan berdasarkan indeks kesulitan. Secara umum, untuk kasus korupsi, tahun ini Bareskrim mempunyai anggaran sebesar Rp230 juta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sembilan kasus korupsi kelas kakap yang sempat Budi singgung sebelumnya hingga saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Untuk menangani kasus-kasus tersebut, selain meminta anggaran tambahan ke pemerintah, Budi juga mengatakan Bareskrim harus meminta tambahan penyidik dari daerah-daerah.
Walau demikian, sembilan kasus itu menurut Budi akan segera naik ke tahap penyidikan. Sebagian kasus juga sudah dikoordinasikan dengan KPK.
Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Brigadir Jenderal Victor Simanjuntak mengaku turut menangani sebagian dari kasus-kasus itu. "Yang saya tangani dua kasus, nilai kerugiannya besar itu bisa sampai triliunan," ujarnya Jumat pekan lalu.
Di sisi lain, Budi sebenarnya masih berhutang mengungkap dua kasus besar lain. Tidak lama setelah dia dilantik sebagai Kepala Bareskrim, menggantikan Komisaris Jenderal Suhardi Alius, dia mengatakan akan mengungkap tiga kasus besar. Dari tiga kasus yang dijanjikan, baru satu yang diungkap.
Kasus tersebut adalah kasus dugaan korupsi kondensat bagian negara yang melibatkan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama dan Badan Pelaksana Minyak dan Gas. Menurut Victor, nilai kerugian negara dalam kasus ini kemungkinan sama dengan nilai proyek itu sendiri, yang diperkirakan mencapai US$2 miliar. (Baca juga: BPK Bentuk Tim Khusus Hitung Kerugian Kasus Kondensat)
(sip/sip)