Tiga Hakim Daftar Calon Pimpinan KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Juru bicara Panitia Seleksi calom pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Betti Alisjahbana menyebutkan sebanyak tiga orang hakim telah mendaftar dalam bursa pimpinan lembaga antirasuah.

"Sampai Senin sore (29/6) ada tiga hakim yang mendaftar jadi calon pimpinan KPK," kata Betti merujuk pernyataan resmi yang diterima CNN Indonesia, Selasa (30/6). (Baca: Tiga Jaksa Andalan Kejagung Belum Daftar Capim KPK)

Pilihan Redaksi Tiga Tantangan Capim KPK Versi Bambang Widjojanto Wartawan Punya Peluang Lolos Calon Pimpinan KPK Masyarakat Diimbau Ikut Awasi Rekam Jejak Capim KPK Daftar Capim KPK, Komisioner KY Tak Takut Dikriminalisasi Kejaksaan Tak Berikan Semua Jaksa Terbaiknya untuk Capim KPK

Betti enggan menuturkan nama ketiga hakim tersebut. Ia juga tak mengungkapkan alasan ketiganya mendaftar. Panitia bakal secara resmi akan mengumumkan pendaftar yang lolos seleksi pada 4 Juli mendatang.

Sementara itu, profesi lain yang tercatat turut serta dalam seleksi kali ini adalah TNI (4 orang), jaksa (3 orang), pegawai KPK (2 orang), dan wartawam (4 orang). "Ada juga PNS (78 orang), dosen (72 orang), advokat (71 orang), pegawai swasta (59 orang), pensiunan (42 orang), dan wiraswasta (29 orang)," katanya.

Sejumlah pejabat publik diketahui telah mendaftar antara lain Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi Sapto Pribowo, Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono, dan Komisioner Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh.

Dari total 496 pendaftar, sebanyak 42 orang di antaranya adalah perempuan. Mereka terdiri dari beragam latar belakang pendidikan yakni sarjana, magister atau master, dan doktor.

"Yang dokumennya lengkap ada 217, dan yang hampir lengkap 64," ujarnya. (Baca: 50 Tokoh Dilamar Jadi Calon Pemimpin KPK, 30 Menolak)

Betti melanjutkan, pendaftaran akan diutup hingga 3 Juli 2015, pukul 12.00 WIB. Pansel membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberi kritik dan saran terhadap nama yang lolos selama satu bulan.

"Kami akan sediakan halaman khusus di situs www.setneg.go.id untuk memberikan tanggapan. Agar dapat ditindaklanjuti, tanggapan hendaknya disertai dengan informasi atau data pendukung," ucapnya.

(obs)