Ahok Tunjuk Dua BUMD Jadi Eksekutor Percepatan Proyek LRT

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akhirnya memutuskan untuk menunjuk langsung PT. Jakarta Propertindo (JakPro) dan PT. Pembangunan Jaya sebagai pihak penanggung jawab pembangunan moda transportasi berbasis kereta ringan, Light Rail Transit (LRT), di Jakarta.

Penunjukan JakPro dan Pembangunan Jaya dilakukan setelah Ahok —sapaan Basuki— melihat lambatnya gerak Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) LRT dalam menggerakan pembangunan jaringan moda transportasi tersebut sampai saat ini. Untuk mencegah tertundanya pembangunan LRT dalam waktu yang lama, maka Ahok pun memilih untuk membubarkan BLUD, dan menyerahkan pembangunan LRT kepada BUMD.

Pilihan Redaksi Persoalan Transportasi Umum Kusut Sejak 30 Tahun Menteri Rini Pastikan Pemerintah Tak Subsidi Tarif Kereta LRT Pemprov DKI Diberi Waktu 2 Hari Bereskan Masalah Lahan LRT Pemprov DKI: Proyek Kereta LRT Ancam Ruang Terbuka Hijau

"(Penunjukan operator pembangunan LRT) Bisa langsung dilakukan. Sudah kita pelajari dasar hukumnya. Kalau untuk rolling stock (LRT) memang harus lelang, tapi untuk membangun jaringannya kita bisa tunjuk langsung," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/6).

Menurut Ahok, proses lelang untuk penunjukkan operator LRT akan tetap dilakukan kedepannya. Namun, pembangunan fisik infrastruktur LRT berupa tiang-tiang dan rel hanya dapat dilakukan oleh JakPro dan Pembangunan Jaya mulai saat ini. (Baca: Ahok Datangi Istana Hadiri Ratas Bahas MRT dan LRT)

Pada kesempatan lain, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budihartono mengatakan penunjukkan langsung dua BUMD untuk membangun infrastruktur LRT oleh Ahok telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, yang menjamin kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur.

"Gubernur telah meminta kepada Presiden agar dibantu untuk percepatan pembangunan, mengatasi kemacetan lalu lintas, memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Heru. Untuk itu, lanjut dia, maka diberikan kewenangan kepada Gubernur agar dapat menunjuk BUMD yang kompeten untuk melakukan pembangunan dalam bentuk perpres.

Ahok memang berencana membangun tujuh koridor LRT mulai akhir tahun ini. Pembangunan tahap pertama akan dimulai dari rute Kebayoran Lama hingga Kelapa Gading yang berjarak 21,6 km.
 
Pembangunan koridor pertama LRT tersebut akan menelan biaya sekitar Rp 9,2 triliun. Jika dihitung untuk seluruh koridor, maka biaya yang harus dikeluarkan mencapai Rp 35 triliun besarnya. (Baca: Ahok Kucurkan Rp 500 Miliar untuk Bangun LRT Tahun Ini) (obs)