Sutiyoso mengaku, Presiden Jokowi memanggilnya ke Istana sebagai petunjuk awal bahwa dirinya akan segera menduduki jabatan kepala BIN dan Jenderal Gatot Nurmantyo akan segera menjadi panglima TNI, karena keduanya telah lolos tahap uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dari DPR. (Baca juga: Calon Kepala BIN Sutiyoso: Tak Ada yang Menolak, Enggak Seru)
Ia menuturkan, Jokowi memberinya beberapa tugas untuk membenahi BIN, baik menyangkut struktur organisasi, kualitas personel, maupun kelengkapan sarana dan prasarana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tempatnya juga di dalam dan di luar saat ini jauh dari cukup, kebutuhan kami kira-kira 5.000 lebih, saat ini ada 1.975 personel. Jadi kami akan rekrut 1.000 orang dengan kualifikasi dari berbagai disiplin ilmu," ujar pria yang akrab disapa Bang Yos ini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (2/7). (Baca juga: Kasus Munir Sulit Dipecahkan Bila Sutiyoso Kepala BIN)
Ia memaparkan, dalam satu tahun ini pihaknya harus merekrut 1.000 orang anggota intelijen baru, terutama disiapkan untuk menghadapi pemilu serentak. "Kondisi itu harus bisa kita pantau sedini mungkin. Sekarang satu anggota BIN meng-counter tiga kabupaten," kata dia.
Selanjutnya, Bang Yos mengungkapkan, ia diminta Jokowi untuk memperbaiki perlengkapan yang dimiliki BIN, misalnya penggunaan alat-alat informasi teknologi (IT) dan teknologi komunikasi yang sangat canggih. (Baca juga: Sutiyoso, Jenderal Lapangan yang Jadi Spion Jokowi)
"Kalau tidak punya alat yang super canggih, kita akan jebol terus, disadap, termasuk pengalaman kita yang lalu, komunikasi presiden dan pejabat tinggi negara disadap. Ini bisa kita proteksi, komunikasi pejabat tinggi kita," ujar dia.
Menurut Bang Yos, jumlah anggaran yang diperlukan untuk memenuhi segala keinginan Presiden Jokowi itu sudah pasti harus disesuaikan. (Baca juga: Jokowi Tunjuk Bang Yos Jadi Bos Intelijen)
"Kita tambah personel dan membeli alat canggih, ya tentu kaitannya dengan anggaran. Kalau itu sudah perintah Presiden, kita cari jalan keluarnya. Bisa saja itu bertahap sesuai keuangan negara," ujar dia.
Sementara itu, Sutiyoso pun menyebutkan bahwa dirinya telah mundur dari jabatan ketua umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sejak 15 Juni 2015 lalu. Jabatan itu, ucap dia, akan digantikan oleh mantan Bupati Kutai Timur Isran Noor. (sip)