Hutan Punya Peran Penting untuk Ekonomi Masyarakat Miskin
Yohannie Linggasari | CNN Indonesia
Rabu, 08 Jul 2015 23:16 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Studi Penilaian Ekosistem Hutan (Forest Ecosystem Valuation Study) mengungkapkan bahwa hutan Indonesia memegang peran penting dalam mata pencaharian masyarakat miskin pedesaan, terutama melalui hasil hutan bukan kayu.
Dalam penelitian yang diluncurkan pada Rabu (8/7) di Jakarta ini disebutkan bahwa di seluruh daerah di Kalimantan Tengah, rata-rata 76 persen pendapatan rumah tangga pedesaan berasal dari hutan dan jasa eksosistem.
Kemudian diungkapkan pula bahwa di seluruh Indonesia, lebih dari 74 persen masyarakat miskin bergantung pada jasa ekosistem untuk mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, berkurangnya jasa tersebut akan memberikan dampak besar pada mata pencaharian masyarakat miskin.
Di Nusa Tenggara Timur misalnya, sebanyak 80 persen dari jumlah penduduknya terlibat dalam sektor pertanian sehingga degradasi hutan terus-menerus akan sangat memengaruhi perekonomian masyarakat miskin pedesaan.
"Karenanya, penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan nilai-nilai eksosistem ke dalam kebijakan publik," kata Pavan Sukhdev, pemimpin penelitian ini dan UNEP Goodwill Ambassador, dalam bahasa Inggris, saat meluncurkan penelitian ini di Hotel Le Meridien, Jakarta Selatan.
Ia juga menilai pemerintah harus meninjau ulang strategi pembangunan yang kini tengah dijalankan. Untuk ke depannya, ia menilai pemerintah Indonesia perlu menerapkan ekonomi hijau, di mana konsep tersebut dipercaya lebih menguntungkan dan dapat menekan emisi gas karbon dioksida.
Penelitian ini mengungkapkan dengan penerapan ekonomi hijau, emisi karbon dioksida kumulatif yang dihasilkan selama 2015 hingga 2030 hanya 689 juta TCO2. Sementara, penerapan ekonomi secara biasa dapat menghasilkan 2.484 juta TCO2 dalam kurun waktu 2015 hingga 2030.
Bukan hanya itu, ekonomi hijau juga dinilai dapat meningkatkan produksi kayu pada 2030 mendatang, yaitu sebanyak 64.068 ribu meter kubik, sementara bisnis biasa hanya dapat menghasilkan produksi kayu sebanyak 47.788 ribu meter kubik.
Penelitian ini juga mengungkapkan data bahwa industri kayu hulu menyumbang lebih dari US$ 14 miliar (atau setara dengan Rp 186 triliun) bagi perekonomian Indonesia pada 2012, di mana estimasi jumlah tersebut tidak menyertakan kayu dari sumber ilegal sehingga cukup mewakili nilai produksi kayu sebenarnya.
Degradasi kawasan hutan bukan hanya akan berkontribusi pada penurunan sumber pendapatan dari sektor ini, tetapi juga akan mengakibatkan hilangnya pendapatan pajak bagi perekonomian Indonesia. Pada 2010 saja, jumlah pajak kehutanan mencapai Rp 2,7 triliun.
"Karenanya, dibutuhkan pengelolaan hutan lestari. Alam merupakan unsur penting kemajuan suatu negara. Pelestarian ekosistem berdampak positif untuk memastikan ketahanan pangan serta ketersediaan air," ujar Pavan.
Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa di Sulawesi Tengah, satu hektare hutan mampu mencegah erosi tanah yang setara dengan 6.538 kg/ha/tahun.
Kendati demikian, Guru Besar Institut Pertanian Bogor Bungaran Saragih berpendapat pemerintah Indonesia masih belum menunjukkan niat untuk menjadikan pelestarian hutan sebagai salah satu sasaran dalam pembangunannya.
"Yang dipikirkan pemerintah saat ini adalah bagaimana memberi makan 250 juta warganya," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Pavan berpendapat justru pelestarian hutan akan menjadi jawaban bagi pemerintah Indonesia untuk memastikan warganya tidak kelaparan.
"Untuk menumbuhkan padi diperlukan air. Hutan menjaga ketersediaan air. Kalau tidak air, bagaimana bisa padi tumbuh untuk menghidupi 250 juta rakyat?" katanya.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Pengendalian Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nur Masripatin menyatakan pihaknya membutuhkan bantuan dari masyarakat lokal untuk ikut melestarikan hutan.
Ia mengatakan pihaknya akan mengembangkan sistem registrasi untuk mendata inisiatif dari masyarakat lokal terkait pelestarian hutan.
"Ada banyak sekali insiatif dari masyarakat yang masuk ke kami. Ke depannya akan kami data semua. Sementara program pemerintah yang akan dijalankan adalah kampung iklim," katanya. (hel)
Dalam penelitian yang diluncurkan pada Rabu (8/7) di Jakarta ini disebutkan bahwa di seluruh daerah di Kalimantan Tengah, rata-rata 76 persen pendapatan rumah tangga pedesaan berasal dari hutan dan jasa eksosistem.
Kemudian diungkapkan pula bahwa di seluruh Indonesia, lebih dari 74 persen masyarakat miskin bergantung pada jasa ekosistem untuk mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, berkurangnya jasa tersebut akan memberikan dampak besar pada mata pencaharian masyarakat miskin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karenanya, penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan nilai-nilai eksosistem ke dalam kebijakan publik," kata Pavan Sukhdev, pemimpin penelitian ini dan UNEP Goodwill Ambassador, dalam bahasa Inggris, saat meluncurkan penelitian ini di Hotel Le Meridien, Jakarta Selatan.
Penelitian ini mengungkapkan dengan penerapan ekonomi hijau, emisi karbon dioksida kumulatif yang dihasilkan selama 2015 hingga 2030 hanya 689 juta TCO2. Sementara, penerapan ekonomi secara biasa dapat menghasilkan 2.484 juta TCO2 dalam kurun waktu 2015 hingga 2030.
Bukan hanya itu, ekonomi hijau juga dinilai dapat meningkatkan produksi kayu pada 2030 mendatang, yaitu sebanyak 64.068 ribu meter kubik, sementara bisnis biasa hanya dapat menghasilkan produksi kayu sebanyak 47.788 ribu meter kubik.
Penelitian ini juga mengungkapkan data bahwa industri kayu hulu menyumbang lebih dari US$ 14 miliar (atau setara dengan Rp 186 triliun) bagi perekonomian Indonesia pada 2012, di mana estimasi jumlah tersebut tidak menyertakan kayu dari sumber ilegal sehingga cukup mewakili nilai produksi kayu sebenarnya.
Degradasi kawasan hutan bukan hanya akan berkontribusi pada penurunan sumber pendapatan dari sektor ini, tetapi juga akan mengakibatkan hilangnya pendapatan pajak bagi perekonomian Indonesia. Pada 2010 saja, jumlah pajak kehutanan mencapai Rp 2,7 triliun.
"Karenanya, dibutuhkan pengelolaan hutan lestari. Alam merupakan unsur penting kemajuan suatu negara. Pelestarian ekosistem berdampak positif untuk memastikan ketahanan pangan serta ketersediaan air," ujar Pavan.
Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa di Sulawesi Tengah, satu hektare hutan mampu mencegah erosi tanah yang setara dengan 6.538 kg/ha/tahun.
Kendati demikian, Guru Besar Institut Pertanian Bogor Bungaran Saragih berpendapat pemerintah Indonesia masih belum menunjukkan niat untuk menjadikan pelestarian hutan sebagai salah satu sasaran dalam pembangunannya.
"Yang dipikirkan pemerintah saat ini adalah bagaimana memberi makan 250 juta warganya," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Pavan berpendapat justru pelestarian hutan akan menjadi jawaban bagi pemerintah Indonesia untuk memastikan warganya tidak kelaparan.
"Untuk menumbuhkan padi diperlukan air. Hutan menjaga ketersediaan air. Kalau tidak air, bagaimana bisa padi tumbuh untuk menghidupi 250 juta rakyat?" katanya.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Pengendalian Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nur Masripatin menyatakan pihaknya membutuhkan bantuan dari masyarakat lokal untuk ikut melestarikan hutan.
Ia mengatakan pihaknya akan mengembangkan sistem registrasi untuk mendata inisiatif dari masyarakat lokal terkait pelestarian hutan.
"Ada banyak sekali insiatif dari masyarakat yang masuk ke kami. Ke depannya akan kami data semua. Sementara program pemerintah yang akan dijalankan adalah kampung iklim," katanya. (hel)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK