Meski Dana Belum Jelas, Polri Siap Amankan Pilkada Serentak

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan telah menyiapkan personelnya untuk mengamankan perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak akhir tahun ini.

"Kami sudah siapkan personelnya. Kami sudah lakukan pelatihan," ujar Badrodin dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (7/8).

Pilihan Redaksi DPR Dinilai Tak Produktif dan Lebih Fokus ke Pilkada MK Anulir Larangan Politik Dinasti di Pilkada Baru Dilantik, Sutiyoso Langsung Ikut Ratas Pilkada Pemerintah Tanggung Biaya Pengamanan Pilkada

Polri menurut Badrodin juga telah menginvetarisir potensi-potensi kerawanan yang ada. Oleh karena itu ia berani memastikan bahwa semua hal yang diperlukan dalam pengamanan pilkada telah siap.

Terkait masalah kekurangan anggaran pengamanan, Badrodin menjelaskan, hal ini masih dalam tahap proses, sehingga tidak bisa divonis langsung saat ini.

Polri menurutnya akan menunggu hingga nanti kekurangan anggaran pengamanan bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah. "Tadi sudah disampaikan kepada Mendagri untuk mendorong agar pemda segera memenuhi kekurangan anggaran ini," katanya.

Badrodin mengaku yakin kekurangan anggaran tersebut bisa dipenuhi masing-masing pemda.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah akan menanggung kekurangan biaya pengamanan pilkada dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jokowi menilai, pelaksanaan pilkada serentak yang aman akan menjadi tolak ukur bagi demokrasi Indonesia. Dalam pilkada serentak yang sudah ditetapkan akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015 ini akan ada 269 pilkada yang terdiri dari sembilan pemilihan gubernur-wakil gubernur, 224 pemilihan bupati-wakil bupati dan 36 pemilihan walikota-wakil walikota.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada, papar sang Kepala Negara, memang disebutkan bahwa pendanaan kegiatan pilkada dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dapat didukung oleh APBN.

"Dengan demikian, pemerintah pusat hanya akan menambah atau menambal biaya yang tidak bisa didanai oleh APBD," ujar Jokowi. Ia menyebutkan, dana pilkada serentak hampir mencapai Rp 7 triliun dan seluruhnya ditanggung oleh APBD, hanya biaya pengamanan dari kepolisian yang sepenuhnya tidak bisa dibiayai oleh anggaran daerah tersebut.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta Menteri Koordinator bidang Politik Hukum Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro agar secepatnya berkoordinasi tentang masalah penganggaran keamanan ini.

"Saya juga minta kepada Kapolri untuk menyiagakan pasukannya untuk mendeteksi sedini mungkin. Mungkin, kemungkinan adanya berbagai potensi adanya yang mengganggu keamanan pilkada," kata dia. (sur)