Jokowi Mungkin Pertemukan Petinggi KY dengan Kapolri Sore Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Ada kemungkinan Presiden Joko Widodo akan mempertemukan pimpinan Komisi Yudisial (KY) dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti di Istana Negara saat acara buka puasa bersama sore ini. Pertemuan ini membahas soal penetapan tersangka dua komisioner KY oleh Bareskrim Polri.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, Presiden telah menerima laporan soal kasus yang menjerat Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Komisioner KY Taufiqurrohman Syahuri. Keduanya jadi tersangka kasus pencemaran nama baik yang dlaporkan oleh hakim Sarpin Rizaldi.

Pilihan Redaksi KY Minta Presiden Turun Tangan Soal Komisioner Jadi Tersangka Komisioner KY Tak Akan Mundur Meski Jadi Tersangka Komisioner KY Minta Diperiksa Polri Setelah Lebaran KY Minta Hakim Sarpin Cabut Laporan Pencemaran Nama Baik

Namun laporan yang diterima Presiden menurut Pratikno belum menyeluruh. Pratikno melaporkan hal tersebut di sela-sela rapat kabinet. Karena itu belum ada respon dari Presiden terkait laporan tersebut.

"Mungkin besok pagi sudah ada (respon Presiden). Nanti saja ikut buka puasa bersama," kata Pratikno di Jakarta, Senin (13/7).

Menurutnya, ada kemungkinan pimpinan KY dan Kapolri akan dipertemukan dalam kesempatan itu oleh Presiden meski tidak secara khusus membahas soal kasus pidana.

"Mungkin enggak sempat (membahas) ya. Kan kumpul bareng-bareng nanti," kata dia. (Baca juga: Kapolri: Jeratan Tersangka Dua Petinggi KY Sesuai Prosedur)

Selain petinggi KY dan Kapolri, sejumlah pimpinan lembaga negara dijadwalkan akan hadir dalam acara buka puasa bersama nanti. Presiden yang didampingi para menteri Kabinet Kerja juga mengundang para duta besar negara sahabat.

Sebelumnya, Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso mengungkapkan bahwa Suparman dan Taufiq telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik yang diajukan oleh Hakim Sarpin Rizaldi.

Sarpin melaporkan kedua petinggi Komisi Yudisial pada pertengahan Maret lalu. Para Komisioner dilaporkan dengan pasal 310 dan 311 KUHP. Pasal 310 KUHP tentang Pencamaran Nama Baik sementara Pasal 311 KUHP soal Pemfitnahan. (Baca juga: Komisioner KY Anggap Aneh Penetapan Tersangka Dirinya)

Dalam laporannya, Sarpin mengaku keberatan dengan komentar dan pernyataan para Komisioner yang menyebut dia sebagai hakim bermasalah sebelum menangani gugatan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan di media massa. Pernyataan tersebut, menurut Sarpin, dimuat di media cetak dan elektronik.

Sebelum melapor ke polisi, Sarpin terlebih dahulu melayangkan somasi terhadap para pihak yang mengkritik dirinya terkait putusannya yang menetapkan status tersangka Budi Gunawan tidak sah. Putusan tersebut memang menuai kontroversi sehingga sang hakim dihujani kritik dari berbagai pihak.

Dalam somasinya, Sarpin memperingatkan para pihak yang dinilai merugikan nama baiknya untuk segera meminta maaf.

"Meminta maaf secara terbuka kepada klien kami melalui media cetak, media elektronik, paling lambat tujuh hari sejak somasi kami sampaikan," kata pengacara Sarpin, Hotma Sitompoel di Jakarta, 13 Maret lalu. (sur)