Maarif Institute Juga Desak Jokowi Copot Budi Waseso

Jakarta, CNN Indonesia -- Setelah sebelumnya mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif yang meminta Presiden Indonesia Joko Widodo merombak pimpinan lembaga penegak hukum, kali ini giliran MAARIF Institute yang bersuara sama. Pernyataan tersebut dilontarkan Direktur Eksekutif Fajar Riza Ul Haq dalam keterangan pers yang diterima CNN Indonesia.

Fajar mengatakan bahwa sikap Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso saat menanggapi kritik dari Buya Maarif sebagai sikap yang terlalu konfrontatif.

"Sikap tersebut tidak mencerminkan komitmen 'governance' kepolisian dalam proses penegakan hukum," ujar Fajar, Rabu (15/7).

Pilihan Redaksi Jimly: Penetapan Komisioner KY jadi Tersangka Merusak Hukum Kabareskrim: Komisioner KY Tersangka Bukan Balas Dendam Kabareskrim Minta Syafii Maarif Tak Komentari Penegakan Hukum Komisioner KY Minta Jadwal Pemeriksaan Kembali Diundur

Menurut Fajar, publik memiliki hak untuk mengetahui pertimbangan dari penyidik Bareskrim saat menetapkan status tersangka pada dua komisioner Komisi Yudisial. Dia takut bahwa penegakan hukum yang dilakukan Bareskrim berjalan tanpa kontrol dan sangat berbahaya.

Isu kriminalisasi pun diangkat oleh Fajar dalam kasus penetapan tersangka komisioner KY tersebut. Menurutnya, kriminalisasi bisa terjadi pada siapa saja yang dianggap mengganggu kepentingan elite.

"Rekomendasi Buya Syafii didasari atas kegelisahan publik dan menerima masukan seiring kian melemahnya komitmen pemberantasan korupsi dari pemerintaha Jokowi-Jusuf Kalla," katanya.

Fajar menyayangkan Polri tidak peka atas keinginan pemberantasan korupsi dan malah dijadikan alat politik. Oleh karena itu Fajar juga mendesak Jokowi segera mengambil langkah tegas terhadap sikap konfrontatif yang ditunjukkan oleh Budi Waseso.

"Presiden harus berani mencopot Kabareskrim demi integritas dan transparansi penegakan hukum. Terlalu mahal ongkosnya jika presiden mengabaikan aspirasi publik yang sudah tak percaya pada ujung tombak penegakan hukum," kata Fajar.

Sebelumnya, Buya Maarif memberikan saran pada Jokowi terkait masalah KY dengan Polri. Dia meminta agar para penegak hukum di Indonesia jangan bermain kucing-kucingan dan Jokowi bertindak tegas atasi itu.

Selain itu, Buya juga meminta agar para penegak hukum di Indonesia jangan memasukkan unsur emosi dalam menggunakan wewenangnya. "Saya harap bangsa ini jangan dipimpin oleh orang yang tidak karu-karuan," ujarnya di Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (13/7).

Budi Waseso pun sudah angkat bicara terkait tudingan kepada dirinya tersebut. Dia mempertanyakan posisi dari Buya saat mengeluarkan komentar tersebut.

"Apa kapasitas beliau? Tak perlu lah berkomentar dan mencampuri penegakan hukum jika tidak mengerti penegakan hukum itu sendiri," kata Budi saat ditemui di Mabes Polri, Selasa (14/7).

Budi menegaskan dirinya tahu kapasitas dari seorang Buya Maarif yang pasti mengerti hukum dan bukan orang yang bodoh. Maka dari itu seharusnya Buya bisa mengerti mana yang salah dan mana yang benar. (sur)